Warga Kota Malang Memilih Walikota:
Sebanyak 612.565 warga Kota Malang, Jawa Timur, hari Kamis (23/5/2013) ini, memilih walikota yang akan memimpin daerah itu lima tahun ke depan.
Ketua Komisi Pmeilihan Umum (KPU) Kota Malang Hendry S.T. mengatakan bahwa seluruh persiapan sudah tuntas. “Warga sudah bisa datang ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai pukul 07.00 WIB dan pemungutan suara akan ditutup tepat pukul 12.00 WIB,” katanya.
Bagi warga yang mempunyai hak pilih tetapi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), kata dia, bisa menyalurkan aspirasi politiknya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu susunan keluarga (KSK). Hanya saja, lanjut Hendry, pemilih tersebut baru bisa menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB karena memakai surat suara cadangan yang jumlahnya hanya 2 persen dari jumlah surat suara keseluruhan di masing-masing TPS.
Warga yang akan menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang itu tersebar di lima kecamatan dan terbagi di 1.222 TPS yang akan dibantu oleh 11.200 petugas. Hendry berharap seluruh warga yang punya hak pilihnya tidak “golongan putih” atau golput sehingga angka golput pilkada di kota itu bisa ditekan. Pada Pilkada 2008, angka partisipasi warga mencapai 70 persen dan tahun 2013 ini diharapkan meningkat menjadi 75 persen.
Jumlah pemilih bisa bertambah karena ada warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT), dengan KK dan KTP, tetap diperbolehkan menjoblos setelah pukul 12.00 sampai 13.00 ujar divisi pemutakhiran data pemilih KPU kota Malang.
Dalam perhelatan demokrasi lima tahunan itu, Kota Malang diamankan oleh sekitar 3.000 personel, baik dari TNI, Polri, maupun perlindungan masyarakat (Linmas) Kota Malang. Untuk sejumlah TPS yang dinilai rawan, kata dia, dijaga oleh dua orang personel dari kepolisian dan dua personel dari linmas, sedangkan TPS yang tergolong aman dijaga oleh satu orang polisi dan satu orang linmas.
Pilkada Kota Malang diikuti oleh enam pasangan calon, baik dari perseorangan maupun yang diusung oleh partai politik (parpol). Dua pasangan yang berangkat dari jalur perseorangan adalah Dwi Cahyono-Muhammad Nur Uddin (Dwi-Uddin) dan Achmad Mujais-Yunar Mulya (Raja).
Sementara yang diusung oleh parpol adalah pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) dari PDI Perjuangan, Heri Puji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (Dadi) Partai Golkar dan PAN, Agus Dono-Arif H.S. (Doa) Partai Demokrat dan PKS serta Moch Anton-Sutiaji (Aji) dari PKB dan Partai Gerindra. (sumber Bambang).
Alim Mustofa menghimbau, agar pemilihan tidak terlambat datang ke TPS ( apalagi Wali KOta malang Peni Suprapto sudah menginstruksikan seluruh instansi di wilayah kota Malang meliburkan karyawannya) sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. TPS dibuka secara serentak pukul 07.00 dan ditutup pukul 13.00.
Saya sebagai warga negara yang baik, segera datang ke TPS 12 di daearah Perum Borobudur Agung RW XI, pukul 08.00, takut kalau berebut, eh ternyata sepi, daftar langsung nyoblos dan ditandai dijari kelingking tinta biru, sudah milih, mudah2an wali kota terpilih memenuhi harapan semua warga masyarakatnya, termasuk saya sebagai tenaga pengajar, lebih diperhatikan kesejahteraannya.
Pilkada Serentak :
Pilkada Serentak untuk Kesejahteraan Daerah” yang diselenggarakan DPD RI di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Agun Gunajar, pada masa persidangan saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah akan melanjutkan pembahasan untuk menyepakati dari beberapa opsi soal mekanisme dan formulasi penyelenggaraan pilkada secara serentak.
Agun menjelaskan, paling tidak ada tiga opsi yang berkembang saat ini yakni diselenggarakan serentak pada masing-masing provinsi serta digelar bersamaan berdasarkan hierarki yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.
Pada opsi pertama, menurut Agun, formulasinya adalah penyelenggaraan pilkada secara serentak baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam satu provinsi.
“Itu artinya ada sebabanyak 33 kali penyelenggaraan pilkada. Jika setahun ada 12 bulan, maka setiap bulan ada tiga kali penyelenggraan pilkasa,” katanya.
Kemudian pada opsi kedua, kata dia, diselenggarakan pilkada serentak secara hierarki yakni pemilihan digelar bersamaan di tingkat provinsi serta pilkada serentak tingkat kabupaten dan kota.
Pada opsi kedua ini, menurut dia, akan diselenggarakan pilkasa secara serentak sebanyak 485 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. “Ini memerlukan pengaturan secara efisien termasuk mengantisipasi eksesnya,” katanya.
Sedangkan, pada opsi ketiga,diselenggarakan pemilu legislatif secara serentak serta pemilu eksekutif secara serentak.
Pada pemilu legislatif secara serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota.
Kemudian, pada pemilu eksekutif secara serentak yakni untuk memilih presiden, gubernur, serta bupati dan wali kota.
“Pada pemilu serentak secara hierarki ini pemilih yang hadir di TPS (tempat pemungutan suara) mendapat empat lembar kertas suara dan memilihnya,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pada pembahasan RUU Pilkada antara DPR RI dan Pemerintah juga sudah menyepakati pilkada serentak secara nasional.
Ia menambahkan, pada masa persidangan ini, Komisi II DPR RI dan Pemerintah akan saling berusaha mencapai titik temu dalam membahas mekanisme dan formulasi penyelenggarakan pilkada.
“Kita harapkan pada pasal persidangan saat ini pembahasan RUU Pilkada sudah selesai dan disetujui menjadi UU,” kata Agun.
