Pemerintah harus berkomitmen untuk melaksanakan “pendidikan untuk semua” yang mencakup semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan dengan menyadari bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara. Karena itu, peran negara harus menjadi terdepan dalam menyediakan akses dan mutu pendidikan bagi semua warga negara.
Demikian pernyataan bersama organisasi guru dunia Education International (EI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait “pendidikan untuk semua” pasca 2015. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden EI Susan Hopgood dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo kepada Pemerintah Indonesia melalui Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto di sela-sela acara 4th Meeting High Level Panel of Eminent Persons On Post-2015 Develompen Agenda di Bali.
Pembanguan pendidikan pascatuntasnya pendidikan untuk semua atau education for all pada 2015 haruslah mengarah pada pendidikan yang semakin inklusif dan transparan.
Susan Hopgood mendorong Pemerintah Indonesia supaya tetap berkoitmen untuk meningkatkan pendidikan pasca-2015. Pencapaian pendidikan untuk semua perlu terus ditingkatkan, bukan hanya di jenjang pendidikan dasar, tetapi juga di jenjang pendidikan menengah hingga tinggi.
Negara harus tetap menjamin hak dan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua. Privatisasi dan kemitraan swasta-publik bukanlah solusi untuk pendidikan berkualitas bagi semua. Negara harus mengambil tanggung jawab secara serius dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua.
Sebab, pendidikan bukan saja merupakan barang publik dan hak dasar. Pendidikan juga merupakan katalis bagi pencapaian semua tujuan pembangunan global lainnya.
Pendidikan dapat mendorong berkembangnya potensi manusia. Karena itu, pendidikan harus menjadi pusat dari setiap kerangka pembangunan global baru. (Editor : Marcus Suprihadi)
Berbicara masalah pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi( karena penulis seorang pengajar di salah satu PTS), ditempat penulis bekerja ada bidik misi.
Apa Bidik Misi?, Bidik Misi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pada mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
Pembiayaan :
Bidik Misi memberikan fasilitas kepada penerima program ini sbb :
1. Bantuan biaya pendidikan sedikit-dikitnya Rp.600.000,- perbulan
2. Bantuan biaya penyelenggara pendidikan sebesar-besarnya Rp.400.000,- per bulan yang dikelola oleh perguruan tinggi untuk membebaskan biaya pendidikan.
3. Biaya kedatangan pertama ( resettlement ) yang diberikan 1 x dalam 1 semester.
Bantuan biaya hidup diberikan setiap bulan atau maksimal 3 bulan didepan kepada penerima dengan tehnis diatur oleh masing-masing perguruan tinggi ( penyelenggara biaya pendidikan bidik misi ).
Persyaratan Bidik Misi :
1. Lulusan SMA atau yang sederajat pada tahun 2013.
2. Usia maksimal 21 tahun.
3. Kurang mampu secara ekonomi ( pendapatan kotor gabungan orang tua Rp.3.000.000,- per bulan).
4. Pendidikan orang tua setinggi-tingginya SMA atau D4.
5. Mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
Di Perguruan Tinggi tempat kami benaung, terdapat juga Biaya Bidik Misi, yang nota bene diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelolanya.
Hal ini suatu prestasi yang baik bagi Perguruan Tinggi Swasta, yang dipercaya sebagai penyelenggara Biaya Bidik Misi, tentunya pemerintah memberikan Bidik Misi tidak sembarangan memberikan, tentunya ada persyaratan tertentu, dimana PTS tempat penulis bernaung, memang terakreditasi “A”. sehingga tidak menutup kemungkinan, dan sangat beralasan sekali Pemerintah dalam hal ini Diknas memberikan Bidik Misi

Pendidikan Untuk Semua