Apakah Anda pernah atau bahkan sering mendengar kata SNI?
Seperti judul, SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN alias Badan Standardisasi Nasional.
Seperti saya lihat di Televisi ada iklan layanan pemerintah bahwa ada beberapa produk yang tidak mengikuti standard yang ada di Indonesia yaitu Standard Nasional Indonesia, sehingga berakibat vatal pada si pemakai, diantaranya produk bedak ( kosmetik ) mengakibatkan wajahnya rusak, produk lampu, belum habis masa umur tehnis, sudah tidak nyala ( mati), hal hal tersebut membuat kita harus melek aturan yang ada yaitu SNI.
Dibawah ini saya ambil dari BSN:
Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma – keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional – merupakan faktor yang sangat penting.
Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut:
(a) menghambat persaingan yang sehat;
(b) menghambat inovasi; dan
(c) menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan.
Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Dibawah ini ada testimoni darikonsumen tentang Helm :
Tahukah anda, SNI untuk helm yang melindungi kepala Anda yg berharga?
Saya coba mencari di daftar menu. Ternyata SNI untuk helm tidak ada dalam SNI wajib! Akhirnya saya coba cari dengan Penelusuran berdasarkan judul. Berikut adalah hasil yg saya dapat…
No SNI : SNI 19-1811-1990
Judul : Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua untuk umum
Title : Helmets for road vehicles
Abstraksi (in) : Standar ini meliputi syarat bahan, syarat konstruksi, syarat mutu, syarat lulus uji dan cara pengujiannya. Pengujian helm pengendara motor meliputi uji ketahanan benturan, uji ketahanan penetrasi dan kekuatan helm, uji kelenturan helm, uji kekakuan helm dan uji kekuatan sabuk dagu. Keterangan lengkap disajikan dengan tabel dan gambar.
Abstraksi (en) : This standard involve material requires, construction requires, quality requires, test permitted requires and testing method. Testing of helmets for road vehicle involve shock absorption test, penetrate resistance helmets strength test, helmets bending test, helmets stuffness test and chin belt resistance test. Completely information are presented with table and picture.
No.ICS: 13.340.20
Judul ICS: Alat pelindung kepala
Wah ternyata hanya segitu saja penghargaan terhadap nilai kepala saya
Padahal, bila barang memiliki kualitas yang baik otomatis akan meningkatkan daya saing kan? Apalagi sekarang ini konsumen semakin pintar dalam memimilih produk kebutuhannya.
Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:
• Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
• Transparency (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
• Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
• Effectiveness and relevance: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
• Development dimension (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
(sumber Strategi BSN 2006-2009)
Panduan Mengurus SNI
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). SNI dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk. Produk yang kualitasnya tidak sesuai standar SNI, tidak diijinkan beredar di pasar.
Standar SNI dikenakan pada berbagai produk seperti tabung LPG, helm, lampu, kabel listrik, pupuk, kopi, teh, kakao, minuman, berbagai jenis minyak, gula, tepung, produk besi dan baja, kaca, karet, ban, dan berbagai bahan konstruksi. Bagi produsen, prosedur mengurus SNI tentu menjadi hal yang penting untuk dipahami.
Oleh karena itu, berikut kami sampaikan tata cara permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan) Departemen Perindustrian (Deperin) seperti yang dipaparkan dalam dokumen LSPro-Pustan/P.19.:
1. Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI
Daftar isian permohonan SPPT SNI dilampiri:
a. Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) yang dilegalisir. Sertifikasi tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
b. Jika berupa produk impor perlu dilengkapi sertifikat dari LSSM negara asal dan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan KAN.
Proses pada tahap pertama ini biasanya berlangsung selama satu hari.
2. Verifikasi Permohonan
LSPro-Pustan melakukan verifikasi meliputi : semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu penerjemah bahasa setempat untuk audit kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya (invoice) yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu waktu satu hari.
3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen
a. Audit Kecukupan (tinjauan dokumen) : Memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan SPPT SNI akan ditolak.
b. Audit Kesesuaian : Memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohonan SPPT SNI produsen ditolak.
Proses audit biasanya perlu waktu minimal 5 hari.
4. Pengujian Sampel Produk
Jika diperlukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium, pemohon menjamin akses Tim Asesor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. Sebaliknya, LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut. Pengujian dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen., diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi Label Contoh Uji (LCU) dan disagel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.
5. Penilaian Sampel Produk
Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil Uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak.
6. Keputusan Sertifikasi
Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel sehari.
7. Pemberian SPPT-SNI
LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi : kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajeman mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon.

8. Biaya Pengurusan SNI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2007, yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, biaya SNI sebagai berikut :
No. Satuan Tarif (RP)
1. Biaya permohonan Per perusahaan 100.000
2. Jasa asesor untuk audit kecukupan Per perusahaan 500.000
3. Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di dalam negeri
– Biaya asesor.tenaga ahli/petugas pengambil contoh
Asesor kepala
Asesor
Tenaga ahli
Petugas Pengambil Contoh (PPC)
– Biaya per diem Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari

1.000.000
750.000
500.000
500.000
150.000
4. Biaya proses sertifikasi Per tahun/SNI 1.500.000
5. Biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasan Per tahun/SNI 1.000.000
6. Biaya sertifikat untuk permohonan baru Per sertifikat 100.000
7. Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di luar negeri
– Biaya asesor/tenaga ahli/petugas pengambil contoh
Asesor kepala
Asesor
Tenaga ahli
Petugas Pengambil Contoh (PPC)
– Pengambil per diem Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari

3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
Catatan :
Biaya per diem adalah ongkos perjalanan auditor KAN, menuju dan kembali dari tempat kegiatan asesmen dilakukan. Surveillance adalah kunjungan pengawasan minimal satu tahun sekali pada Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi untuk menilai dan memantau kesesuaian akreditasinya terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.
Sumber: Ide Bisnis Edisi 05/Oktober 2010.
Sumber gambar : http://www.sentrahelm.com/image-upload/logo_sni.jpg

Standar Nasional Indonesia

10 thoughts on “Standar Nasional Indonesia

  • December 20, 2011 at 12:56 am
    Permalink

    Saya setuju dengan yang pernah ibu sampaikan juga di kelas bahwa Standar Nasional Indonesia / SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
    Dengan adanya SNI, maka sudah dipastikan bahwa sebuah produk yang ada di pasaran adalah telah memenuhi standar yang ada.Dengan adanya standarisasi SNI untuk pelumas ini, maka dapat dipastikan jaminan mutu yang sesuai dengan standarisasi internasional.
    terimakasih bu 🙂

  • January 12, 2012 at 9:48 am
    Permalink

    saya setuju dengan ibu,,,
    memang apabila suatu barang sudah mendapatkan pengakuan dari SNI maka konsumen akan lebih percaya terhadap keamanan dan kualitas barang tersebut.
    tetapi terkadang apabila suatu barang tersebut sudah berlogo SNI tidk menjamin kualitas yang dihasilkan adalah baik.seperti yang saya alami yaitu sepeda yang baru setahun lalu saya beli bannya sudah mulai tipis padahal standart ban adl SNI.seharusnya perusahaan yang sudah mendapatkan SNI memproduksi barang harus lebih baik dan berkualitas agar tidak tergeser oleh produk luar..

  • January 12, 2012 at 2:47 pm
    Permalink

    Untuk pengenalan helm ber-SNI saya rasa pemerintah sudah mensosialisasikannya dengan baik. Terbukti saat ini tengah marak “bagi-bagi helm SNI gratis kepada ratusan tukang ojek”. Saya rasa itu sudah sangat membantu masyarakat.

    Selain itu, saya sangat setuju dengan pendapat ibu, bahwa sebaiknya pemerintah segera memberlakukan SNI wajib. Tidak hanya di bidang kosmetik atau alat pelindung kepala (helm), tapi juga di bidang pangan.
    Beberapa waktu yang lalu saat saya sedang online, iseng-iseng saya membaca artikel di salah satu situs (saya lupa nama situsnya) mengatakan bahwa ada sebuah negara telah menetapkan standar untuk tempe.
    Ironis sekali, padahal tempe banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mulai dari kalangan bawah hingga atas. Sebaiknya pihak BSN segera menetapkan standar untuk bahan pangan, agar masyarakat bisa tahu tingkat keamanan / kualitas sebuah produk pangan.

  • March 15, 2012 at 8:01 pm
    Permalink

    biaya total berapa sampai jadi sertifikat sni…. tolong kasih toleransi harga sertifikat karena kita masuk dipengusaha kecil untuk garam

  • March 27, 2012 at 11:39 am
    Permalink

    berapa biaya tetapnya dan berapa biaya variabelnya, itulah total biaya untuk garam, misal membuat bumbu pecel yang mana biaya tetapnya peralatan ( misalnya wajan dan asesoriesnya, kompor, alat untuk numbuk bumbu, piring, sendok,dll) biaya variabel : kacang tanah, minyak untuk menggoreng, bumbu2 ( bawang merah, daun jeruk, kencur, gula merah, garam, asam, lombok besar merah, lombok kecil) kalau masih kurang tambah sendiri ya

  • June 19, 2012 at 2:55 pm
    Permalink

    Kepada Bpk / Ibu Yth.

    Perusahaan kami berencana impor kaca yang mana mewajibkan SNI. Berapa estimasi biaya pembuatan SNI dan lama waktu prosesnya. Terima kasih

  • April 22, 2014 at 2:33 pm
    Permalink

    saya wakil dari perusahaan CV INti Power Solution Palembang, bergerak di bidang importir stabilizer .

    Untuk legalitas usaha saya, saya saat ini butuh jasa kepengurusan SNI untuk produk saya.

    Mohon petunjuk mengenai biaya, dan lamanya proses pembuatan SNI tsb.

    Thanks.
    Santi

  • September 3, 2014 at 4:58 am
    Permalink

    Saya mau ngurus SNI Meter Air (Water Meter) mohon informasinya

  • November 4, 2014 at 2:59 pm
    Permalink

    Thanks bu Tita sharingnya.
    Mau tanya Bu,kalau mau urus SPPT SNI untuk Lampu LED apakah ke LSPro, PPMB atau ke Sucifindo?
    SNI nomor berapa yang mengatur spesifikasi Lampu LED?

  • December 2, 2014 at 3:31 am
    Permalink

    yang saya sesalkan adalah kriminalisasi bagi pedagang yang menjual produk non SNI, beberapa waktu lalu ada pedagang alat listrik yang dipenjara gara gara menjual alat listrik yang tidak ber SNI. Padahal banyak pedagang apalagi di kios kecil yang belum paham dengan kewajiban SNI. Apalagi pedagang kecil yang perputaran barangnya lama, masih ada stok barang yang belum ada SNI nya, apakah juga tidak boleh dijual? Juga tidak disosialisasikan bagaimana membedakan SNI asli dan palsu
    link berita:
    http://news.detik.com/read/2014/01/22/123455/2474679/10/jual-alat-listrik-tak-ber-sni-pedagang-dipenjara-1-bulan
    http://www.riauekspos.com/berita-takut-sidak-sni-seluruh-toko-bangunan-di-bengkalis-tutup.html

Comments are closed.