Hulam (2010) menjelaskan bahwa praktik pembiayaan saat ini banyak ditawarkan dalam perbankan syariah salah satunya adalah mudharabah. Berdasarkan fiqih  Islam  mudharabah  merupakan  salah  satu  bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib)  yang  berfungsi  sebagai  pengelola  dalam  berdagang. akad mudharabah dalam Islam dibolehkan karena bertujuan untuk saling  membantu antara Shahib al-mal  (investor) dengan  pengelola dagang  (mudharib). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki mengungkapkan bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudharabah  tidak  secara  langsung  disebutkan oleh al-Qur’an atau Sunnah, mudharabah adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal masa Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh (Antonio Syafi’i, 2004).

Karim (2007) menggarisbawahi, faktor-faktor yang harus ada atau rukun yang harus ada dalam kontrak mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal) misalnya bank syariah, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil) dalam hal ini adalah peternak.

2. Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan modal kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa dalam bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa dalam bentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Contoh penerapannya yaitu karena lemahnya tingkat permodalan dikalangan peternak maka bank syaria bisa menyediakan modal dengan cara menyerahkan uang, peternak yang membeli bibit sapi potong atau bank syariah membelikan bibit sapi potong kemudian peternak membayarnya melalui angsuran.

Para fuqoha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib memperoleh imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Nisbah ini yang tidak ada dalam akad jual beli.

REFERENSI:

Antonio Syafi’i, M. 2004. Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik. Gema Insan Perss. Jakarta.

Hulam, Taufiqul. 2010. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharobah pada Perbankan Syari’ah. Jurnal Mimbar Hukum Vol.22 No.3

Karim, A. 2007. Bank Islam: Analisis Fiqihh dan Keuangan, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

One thought on “PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Comments are closed.