Strategi yang digunakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi lima besar dunia adalah:

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan

Pendekatan komperehensif yang perlu dirioritaskan kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada

  • Perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
  • Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya
  • Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial
  • Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.
  • Mengubah bentuk insentif institusional bagi birokrat ditingkat local dengan jalan memberikan pelayanan perijinan usaha secara gratis sehingga usaha kecil akan terdorong untuk mendaftarkan usahanya dan pemerintah daerahpun akan memperoleh peningkatan pajak
  • Menghapuskan berbagai pungutan bagi usaha kecil
  • Meghapuskan kredit bersubsidi pada bunga dan membiarkan penyediaan kredit berjalan dengan mekanisme pasar, sehingga terbiasa untuk berkompetisi
  • Mengalihkan subsidi dalam bentuk bantuan biaya operasional untuk institusi yang mempunyai kinerja yang baik
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
  • Mendorong pembiayaan oleh lembaga perbankan terhadap usaha kecil
  • Memacu penyediaan lapangan pekerjaan penuh dan produktif serta memperkuat imtegrasi social
  • Mencabut distorsi kebijakan terhadap produsen pertanian
  • Melonggarkan peraturan yang membatasi permintaan tenaga kerja
  • Mendorong investasi pada infrastruktur fisik

2. Pengembangan sumber daya manusian khususnya pendidikan dasar

Tantangan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah:

  • Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin
  • Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
  • Penguatan tatakelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan yaitu dengan menetapkan kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Mengapa hal ini penting karena di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR   pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi:

  • Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
  • Perlindungan perempuan terhadap berbagai  tindak kekerasan
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan

4. Menghapus kesenjangan antar daerah

Langkah yang perlu dilakukan dalam menghapus kesenjangan antar daerah adalah menjadikan otonomi daerah dan desentralisasi tidak bersifat saling bertentangan dengan cara:

  • Mengelola ekpektasi daerah agar tidak hanya bersifat respons masa lalu
  • Mengelola kesiapan hubungan Pemda, DPRD dan masyarakat
  • Mengelola hubungan keuangan APBN dengan APBD dengan meminimalkan deficit anggaran
  • Mendefinisikan kebutuhan pengeluaran dengan kapasitas penerimaan
  • Melakukan pengelolaan keuangan, penggunaan sistem monitoring berdasarkan prisnsip transparansi dan akuntabilitas
  • Memberikan prioritas jasa layanan public, pendidikan dan kesehatan
  • Mengoptimalkan penanganan masalah social, pengungsi, fakir dan anak terlantar

5. Pemerataan akses informasi ekonomi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

  • Mendorong pengorganisasian diri sehingga kelompok ekonomi kecil tersebut dapat bersama-sama melakukan upaya mencari informasi dengan cost yang rendah
  • Menyediakan media bagi kalangan usaha kecil untuk dapat menginformasikan kebutuhan mereka, sekaligus mampu memberikan informasi teknis tentang cara-cara meningkatkan produktivitas kelompok ekonomi kecil
  • Memberikan pelatihan atau pendidikan keterampilan gratisbagi UKM
  • Mengembangkan sumber daya manusia khususnya pendidikan dasar

6. Pengelolaan utang

Langkah-langkah yang dapat digunakan oleh penyelenggara negara dalam rangka mengurangi beban utang meliputi:

  • Melakukan kebijaksanaan merubah subsidi harag menjadi target subsidi
  • Meningkatkan efisiensi pajak dan mendukung kebijakan pajak kepada semua pihak
  • Pemerintah perlu menyusun strategi yang terkoordinasi dalam masalah penjualan aset negara dan program privatisasi
  • Mengelola recovery rate yang realistis
  • Menyusun prosedur penjualan aset yang jelas
  • Menentukan bahwa tujuan privatisasi dan penjulalan aset negara bukan hanya untuk mendapatkan revenue tetapi juga untuk mengurangi beban pemerintah, karena banyak BUMN yang lebih merupakan beban daripada aset karena korupsi dan pengelolaan yang buruk.
  • Pemberantasan korupsi secara menyeluruh
  • Menolak langkah pemerintah melakukan bail out terhadap kewajiban pihak swasta
  • Menolak keinginan politis untuk menguasai aset-aset negara yang bertentangan dengan perlunya penjualan aset-aset tertentu
  • Pemerintah harus jujur dan berani, transparan dalam memberikan keterangan tentang kerugian yang dialami dalam proses restrukturisasi utang

7. Menghapus kecurangan berusaha

Kecurangan dalam berbisnis dapat dilakukan dengan:

  • Perlu secara transparan dan jujur menyatakan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam dunia usaha di Indonesia
  • Peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum di kalangan kepolisian dan kejaksaan
  • Peningkatan kualitas SDM aparat pengawas keuangan
  • Penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam kasus kecurangan usaha
  1. Menjinakkan kenaikan harga barang pokok

Pemerintah hendaknya mampu mengambil keputusan yang bijak terkait dengan perekonomian sehingga tidak membebani rakyat miskin dengan kebijakan-kebijakan yang tidak popular.

8. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, sehingga perlu upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida harus dilakukan dengan serius. Sehingga bukan menjadi alasan bagi negara lain untuk melakukan boikot produk-produk Indonesia hanya karena tidak ramah lingkungan.

 

9. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir.

 

REFERENSI

 Badan Pusat Statistik. 2010. Data Statistik Indonesia

Bappenas 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Jakarta

Basri, F. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta

Mulyadi, S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Vivanews. 2010. Chairul: Ekonomi RI Bisa Kalahkan Jepang 2030 Salah satu keunggulan Indonesia dibanding Jepang adalah faktor demografi yang lebih baik. http://www.kaskus.us/showthread.php?s=cdaf709ee3d3dfa613774ee56a685f10&p=321519255#post321519255. Diakses 29 Desember 2010

STRATEGI MENUJU INDONESIA 5 BESAR PEREKONOMIAN DUNIA