Era Digital : Kurikulum PT Dirombak

Pemerintah dan kalangan perguruan tinggi (PT) sepakat untuk segera mengubah kurikulum perkuliahan guna merespons perubahan teknologi digital dan online yang berkembang pesat. Reorientasi kurikulum ini mutlak dilakukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan baru di dunia.
Dorongan bersama pentingnya mengubah kurikulum ini muncul dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018 yang berlangsung di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan. Konferensi yang berakhir kemarin juga melahirkan enam rekomendasi rektor untuk perbaikan pendidikan tinggi di `Indonesia.

Pada pembukaan konferensi Kamis (15/2) Presiden Joko Widodo juga telah meminta kalangan perguruan tinggi untuk merespons era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 ini dengan cermat dan tepat.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Intan Ahmad menilai, kurikulum dan metode pendidikan harus menyesuaikan dengan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif. Kurikulum baru nanti juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Saat ini sedang terjadi fenomena Industri 4.0 di berbagai sektor. “Penanda dari fenomena ini adalah diterapkannya teknologi online dan digital pada berbagai sektor industri. Sehingga, tuntutan era sekarang adalah kecepatan dan ketepatan,” kata Intan Ahmad yang mewakili Menristek Dikti dalam diskusi panel sesi pertama di konferensi FRI, kemarin

Dia memaparkan kebijakan pendidikan tinggi dalam era revolusi Industri 4.0, harus mencakup empat fokus utama. Pertama, paradigma Tri Darma Perguruan Tinggi harus diselaraskan dengan era Industri 4.0. Kedua, perlunya reorientasi kurikulum untuk mencakup literasi baru seperti big data, teknologi/coding dan humanities. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler berupa pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim. Kegiatan yang menekankan pada kewirausahaan (entrepreneurship) dan magang (internship) juga perlu diwajibkan.
Ketiga, perguruan tinggi juga harus menerapkan sistem pembelajaran hibrid/blended learning online. “Terakhir, hibah dan bimbingan teknis untuk reorientasi kurikulum juga harus berperan,” tandasnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa revolusi Industri 4.0 telah mendorong terjadinya ketidakpastian dan masa depan yang semakin sulit diprediksi. Tak hanya itu, perubahan juga terjadi secara konstan. Untuk itu, segala sektor termasuk pendidikan tinggi harus mau berubah dan keluar dari rutinitas. Karena itulah, setiap perguruan tinggi dituntut untuk memiliki inovasi yang tinggi. “Keinginan untuk keluar dari rutinitas itulah yang selalu dikedepankan oleh Presiden Jokowi,” kata mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

6 REKOMENDASI
Rekomendasi pertama adalah mendorong PT untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi serta daya saing bangsa di tengah arus percaturan global. Ketua Dewan Pertimbangan FRI 2017 Rochmat Wahab yang membacakan rekomendasi-rekomendasi dalam penutupan konferensi, kemarin, menilai perubahan secara masif saat ini diyakini akan memengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, mendorong Kemenristekdikti perlu melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi Industri 4.0.

Ketiga, meminta kepada pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi bernilai ekonomi serta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Keempat, PT juga dituntut untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi. Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, menciptakan karakter bangsa yang menjadi pondasi utama dalam mempersiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing tinggi menghadapi disrupsi peradaban.

Kelima, miminta kepada DPR, DPD, dan pemerintah bersama MPR mengadakan joint session untuk untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan GBHN tersebut diharapkan dapat dikembalikannya kedaulatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.

FRI juga menetapkan kelompok kerja (pokja) sesuai dengan dinamika perkembangan di era revolusi industri 4.0, di antaranya pokja pembangunan ekonomi nasional, pokja penguatan demokrasi Pancasila, pokja pendidikan tinggi berdaya saing, pokja kepemimpinan nasional cerdas dan berkarakter, dan pokja ketahanan pangan.

Disadur dari : Kantor Berita ANTARA
Sabtu 17 Februari 2018 – 08:05 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *