SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN (SIPKD)

#latepost
Pada tanggal 18 Desember 2013 lalu saya mengikuti Sosialisasi SIPKD yang diadakan oleh Kopertis Wilayah VII bertempat di Hotel Sinar, Sidoarjo. SIPKD pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem BKD (Beban Kerja Dosen), dimana BKD wajib diisi oleh dosen setiap tahun yang ber-NIDN dan yang tersertifikasi dalam kaitannya dengan pencairan tunjangan Serdos (Sertifikasi Dosen).

Latar Belakang
Pada dasarnya data dosen perlu direkam agar pengembangan karir dosen tidak terhambat, sejak dimulai dari dosen sehingga menjadi dosen profesional dengan kemampuan menghadapi IPTEKS. Hal ini membutuhkan kecermatan, kecepatan, efisiensi dan efektifitas sistem informasi dalam kaitannya dengan pengembangan karir dosen. Perencanaan dan pengembangan karir dosen perlu dilakukan secara terintegrasi (PDPT, Serdos, BKD, dan PAK / Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik).

Data yang terkumpul secara terintegrasi akan dijadikan acuan penilaian BKD dan PAK. Penilaian BKD dilaksanakan asesor pada satuan pendidikan tinggi berdasarkan data yang sudah terintegrasi, sedangkan penilaian kenaikan jabatan akademik dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) yang terdiri dari TPJA Satuan Pendidikan Tinggi Negeri dan TPJA Ditjen Dikti. Pemberian dan penghentian tunjangan didasarkan kinerja dosen pada periode yang telah ditentukan.

Landasan Hukum
1. UU RI No 20 tahun 2008, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. PP RI No 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP No 99 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan PP no 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
5. PP RI No 37 tahun 2009, tentang Dosen
6. PP RI No 41 tahun 2009, tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
7. Peraturan Mendiknas RI nomor 47 tahun 2009, tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
8. SK Menkowasbangpan  nomor 38 tahun 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
9. Permenkeu 164 tahun 2010, tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, khususnya tentang Kewenangan menghentikan tunjangan.
10. Surat Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan no 1935/E4.1/2013, tanggal 8 November 2013 tentang Pencanganan Pelaksanaan SIPKD

Tujuan
Adapun tujuan menyusun SIPKD adalah :
1. Merekam data dosen untuk kepentingan pengembangan karir dosen secara terintegrasi (PDPT, Serdos, BKD, dan PAK / Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik).
2. Menyediakan informasi yang akurat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengembangan karir dosen
3. Memberikan kemudahan proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dilihat dari dosen yang bersangkutan dan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)
4. Memberikan informasi yang akurat tentang pemberian dan penghentian tunjangan didasarkan kinerja dosen.

Pengisian SIPKD
Pengisian SIPKD dilakukan oleh setiap dosen melalui http://sipkd.dikti.go.id. Username dan password menggunakan NIDN. Adapun data-data yang diisikan meliputi:
1. Identitas, kepegawaian dan data kependidikan
2. Aktivitas tri dharma (bidang pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian masyarakat, penunjang dan kewajian khusus profesor)

Pengisian PAK
Dilakukan oleh setiap dosen melalui http://pak.dikti.go.id. Username dan password menggunakan NIDN. Data aktivitas tridharma dosen berdasarkan isian di SIPKD:
1. Dosen melakukan proses sinkronisasi dari data SIPKD
2. Dosen mengisikan angka kredit untuk setiap aktivitas dan disimpan KUM untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik.
3. Tidak bisa mengajukan aktivitas tridharma dosen pada aplikasi PAK
Rekam jejak aktivitas serta KUM yang telah dicapai bisa dimonitor oleh dosen.

Itulah materi yang disampaikan pada Sosialisasi  pengisian SIPKD. Semoga bermanfaat.

Rina Irawati
STIE Malangkucecwara Malang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *