MOGOK KERJA, BOLEHKAH?

Pada awal Agustus 2010 lalu terjadi mogok kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Newmont Nusa Tenggara. Ribuan karyawan PT NNT (sekitar 2000-3000 orang), perusahaan tambang emas dan tembaga di Batu Hijau, Sumbawa Barat, sejak Senin hingga delapan hari mogok kerja menyusul belum dibayarnya sisa upah lembur sekitar Rp 126 miliar sesuai keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Laporan dari lokasi tambang Newmont menyebutkan, pada hari kedua mogok kerja, Selasa, aktivitas pertambangan lumpuh karena ribuan karyawan menutup akses masuk ke lokasi areal tambang. Kasus tidak dibayarkannya uang kelebihan jam kerja karyawan patut dibahas karena masalah mogok kerja itu dapat berimbas pada pekerja lokal, terutama dari Sumbawa Barat.

Mogok kerja juga pernah dilakukan oleh Bank UOB Buana tanggal 6-8 April 2009 lalu. Dimana mogok kerja ini merupakan kesepakatan bersama seluruh karyawan (4500 orang) dan dilakukan serentak di semua cabang UOB Buana di Indonesia. Adapun hal-hal yang dituntut antara lain: pengangkatan status 200 karyawan kontrak, transparansi pembubaran dana pensiun, dan menolak potongan bonus sebesar 76%. Sebenarnya kejadian mogok kerja seringkali terjadi di negara kita. Penyebabnya macam-macam. Pada tulisan saya kali ini akan mengangkat topik apakah mogok kerja itu legal? Bolehkah? Bagaimanakah kedudukannya dalam hukum negara kita?

Landasan hukum mogok kerja
Mogok kerja terjadi saat sejumlah karyawan menolak untuk bekerja. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (deadlock). Mogok kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan RI nomor 13 tahun 2003 pasal 137-144.

Tata cara melakukan mogok kerja.
Diatur dalam pasal 138-141, antara lain:

·    Pekerja yang bermaksud mengajak pekerja lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja  berlangsung tidak melanggar hukum. Pekerja yang diajak mogok kerja dapat tidak memenuhi atau memenuhi ajakan tsb.

·    7 hari sebelum mogok kerja, serikat pekerja wajib memberitahu perusahaan / instansi terkait secara tertulis kepada pengusaha atau instansi terkait.
·    Pemberitahuan itu minimal memuat: waktu, tempat, alasan mogok kerja, serta tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja.
·    Jika belum bergabung dalam serikat pekerja tetapi hendak melakukan mogok kerja, maka surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh wakil pekerja sebagai koordinator dan penanggung jawab mogok kerja.
·    Pihak perusahaan dan instansi terkait setelah menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima.
·    Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Disnaker) wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
·    Jika perundingan menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan instansi terkait sebagai saksi.
·    Jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka atas dasar perundingan kedua belah pihak mogok kerja dapat diteruskan, dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali.

Larangan kepada pengusaha saat mogok kerja terjadi
Dalam pasal 143-144 dijelaskan bahwa:
·    Siapapun tidak dapat melarang karyawan untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai.
·    Tidak boleh menangkap karyawan yang melakukan mogok kerja dengan sah, tertib dan damai.
·    Saat terjadi mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, pengusaha tidak boleh mengganti karyawan yang mogok dengan karyawan baru.
·    Tidak memberi sanksi atau balasan kepada karyawan selama dan sesudah mogok kerja.

Untuk menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan maka pihak manajemen dapat mengambil tindakan sementara yaitu melarang para pekerja yang mogok berada di lokasi kegiatan proses produksi atau berada di lokasi perusahaan.

Yang dituntut serikat pekerja dalam mogok kerja
Biasanya berupa :
1. Hak normatif, meliputi :
UMR, hak cuti, Jamsostek, PHK, hak lembur, Serikat Pekerja, hak THR, uang jasa, KKB, pelaksanaan pesangon
2. Hak non normatif, meliputi:
Kenaikan upah / THR, uang makan, transport, insentif, bonus, solidaritas, skorsing, kontrak kerja, pesangon, seragam kerja, uang shift, sarana ibadah, pengangkatan, slip gaji.

Pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, maka pekerja berhak mendapatkan upah. Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan berarti mogok kerja yang tidak sah. Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah akan diatur dalam Keputusan Menteri.

Itulah sekilas ulasan singkat mengenai mogok kerja.. Perlu diingat, tulisan ini dibuat bukan untuk menganjurkan anda yang sudah bekerja melakukan mogok kerja. Tetapi hanya sekedar menambah wawasan mengenai kegiatan ini. Intinya, jalani pekerjaan dengan ikhlas, selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan karena masih banyak orang yang keadaannya di bawah kita, dan selalu membuka wawasan mengenai seluk beluk lingkungan kerja kita. Semoga bermanfaat….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *