Melanjutkan tulisanku sebelumnya tentang derivatives dalam pandangan Islam, kali ini aku akan menulis pendapat scholars yang menyetujui perdagangan futures. Alasan mereka adalah:

1.Ibn Taimiyyah dan Ibn Al Qayyim memperbolehkan mudhaf sale (Al Dhareer, 1997).

2.Fahim Khan (1996) menyatakan bahwa “Nabi Muhammad saw mengijinkan kontrak salaf (forward penjualan) dengan syarat kontrak ini harus ditentukan jumlahnya, beratnya, spesifikasinya, dan jangka waktunya”. Selain itu, kontrak salaf diperbolehkan untuk produk yang menjadi kebutuhan publik dan pembayarannya diselesaikan pada awal kontrak. Namun, di pasar futures/forward, pembayaran dilunasi pada akhir kontrak, selain itu barang yang diperdagangkan tidak semuanya merupakan barang kebutuhan publik dan kebanyakan dari kontrak futures tidak terjadi realisasi penjualan/pembelian. Jadi, kami berpendapat bahwa futures/forward melanggar aturan Syariah.

3.Dengan dasar kebutuhan publik, scholar mengijinkan kontrak bai salam, yaitu kontrak penjualan dimana penjual belum memiliki barangnya sekarang, tetapi dia akan mengantarkan barangnya pada saat jatuh tempo, biasanya kontrak bai salam untuk produk pertanian. Selanjutnya persyaratan dari bai salam adalah pembeli harus membayar harga pada saat kontrak, dan penjual berkewajiban untuk menyampaikan produk pada saat jatuh tempo. Imam Hanafi menawarkan untuk produk manufaktur, kontrak ini disebut bai istina, Imam Hanafi memberikan beberapa fleksibilitas dalam hal penyelesaian pembayaran dikemudian hari. Alasan untuk fleksibilitas ini adalah tidak akan ada ruang untuk spekulasi dalam perbedaan harga karena produk tidak dapat dengan mudah ditemukan di pasar (Obaidullah, 2002; Al-Saati, 2002). Sekali lagi, kami berpendapat bahwa futures/forward tidak sama dengan bai salam dan bai istina. Jadi, forward dan futures tidak sesuai syariah.

4.Imam Maliki juga membolehkan untuk penundaan dalam counter value (harga) selama tiga hari atau lebih dari tiga hari untuk beberapa kasus. (Al Hattab, nd, 4 / 516 dikutip dalam Al-Saati, 2002). Selain itu, penundaan ini diperbolehkan asalkan ada maksud untuk realisasi penjualan, dan pengiriman barang bukan untuk spekulasi (Salami, 2000 dikutip dalam Al-Saati, 2002). Jadi, penekanannya bukan pada kepemilikan, tetapi lebih pada kontrol yang efektif dari penjual dan kemampuan untuk pengiriman barang (Ibnu Taimiyah, 1398, 20/529 dan Al-Baji, 1332 H., 1 / 399 dikutip dalam Al Saati, 2002) . Dalam hal ini,short sale diperbolehkan asalkan barang bukan merupakan “fungible goods” yang bisa diganti dan ditiru.

5.Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa persyaratan yang disepakati antara pihak-pihak yang mengikat mereka didasarkan pada prinsip kebebasan persyaratan kontrak, sehingga dalam kontrak forward, kedua belah pihak dapat membuat persyaratan untuk penundaan aset dan counter value (harganya) (Al-Saati , 2002).

6. Dalam kerangka kompromi, definisi futures adalah “dua pihak berkompromiuntuk bertransaksi di waktu yang akan datang, penjual setuju untuk memberikan komoditi dalam tanggal yang ditentukan kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar uang kepada penjual pada waktu itu”. Selain itu, dalam jo-aleh framework, futures didefinisikan sebagai “sebuah kontrak yang menyatakan bahwa pembeli akan membayar ke penjual jika penjual memberikan komoditi pada waktu yang ditentukan di masa depan”. Futures/forward dalam dua kerangka di atas dibolehkan (Salehabadi dan Aram, 2002).

7.Meskipun kontrak forward adalah mudhaf sales, ” pembeli menjadi pemilik barang dan penjual menjadi pemilik harga”, sehingga kontrak ini memiliki “tujuan untuk melindungi dan menjaga aset kedua belah pihak, dimana hal ini memenuhi prinsip Shariah “preserving wealth” (Al-Satii, 2002).

8.Al Masri (1999, dikutip dalam Al Saati, 2002) mengatakan bahwa “jika barang dan counter value (harga) diberikan pada tanggal tertentu di masa depan tidak akan ada resiko”.

Derivatives dalam Perspektif Islam II