Hadi (April 2012) dalam artikelnya di www. pajak.go.id  menyatakan bahwa Sejumlah ulama ada yang mengharamkan pajak, namun jumhur (mayoritas) ulama menghalalkan pajak. Menurutnya Kalangan ulama yang mengharamkan pajak mengacu pada hadits Nabi saw. yang menegaskan bahwa: “Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus” (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah). Dan sabda Nabi saw: “Sesungguhnya penarik mukus (tempatnya ada/diadzab) di neraka. ” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Ulama-ulama Madzhab Wahabi seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, dan Adz-Dzahabi menyamakan mukus ataupun ‘usyr (artinya sepersepuluh) sebagai pajak atau cukai sehingga mereka, para ulama Wahabi itu, mengharamkan pajak dan bea cukai, dan menfatwakan bahwa petugas pajak maupun petugas bea cukai adalah pelaku dosa besar sehingga akan diazab dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam.

Lalu apakah pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai fasilitas publik untuk dinikmati oleh para pembayar pajak itu juga adalah pungutan yang menzholimi (baca: mukus)? Para jumhur ulama Ahlul Sunnah wal Jama’ah dari empat madzhab, Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, sepakat bahwa pajak tidak dapat serta merta di-qiyas-kan (di-analogi-kan) sebagai mukus. Jumhur ulama sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil, dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya adalah bukan mukus sehingga halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.

Bahkan mulai masa kepemerintahan khalifah kedua Islam, Sayyidina ‘Umar bin al-Khaththab ra., pemerintah negara Islam saat itu memungut ‘usyr alias pajak 10% atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas demi kemaslahatan masyarakat. ‘Abdur Razaq dalam Mushannaf ‘Abd ar-Razaq meriwayatkan dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra. yang menuturkan bahwa ayahnya ‘Umar bin Khaththab ra. memungut pajak dari Nabth (gandum dan minyak zaitun) sebesar ½ ‘usyr (5%) agar mereka lebih banyak membawanya ke Madinah. Sayyidina ‘Umar bin Khaththab ra juga memungut ‘usyr (10%) dari komoditas al-Quthniyah (biji-bijian seperti Adas, Buncis, dsb). Peristiwa fakta sejarah itu juga diriwayatkan oleh Ibn Abiy Syai’bah di dalam Mushannaf Ibn Abi Syai’bah dari ‘Ubaydullah bin ‘Abdullah ra.

Maka tak heran jika jumhur ulama Madzhab Syafi’i, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.

Kemudian jumhur ulama Madzhab Hanafi, seperti Muhammad ‘Uma’im al-Barkati, menyamakan pajak dengan naibah (jamaknya nawaib). Ia berpendapat bahwa naibah (pajak) boleh jika memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. Lalu jumhur ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan bahwa para ulama Madzhab Maliki sepakat atas dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat apabila dibutuhkan. Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai bahwa pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta.

Juga ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak dihalalkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat ke-29 dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa : “… adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan”.

Lalu Yusuf al-Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menjelaskan bahwa negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Untuk itu tiada jalan lain kecuali dengan mengumpulkan pajak. Dan hal itu, menurut al-Qardhawi, dapat dikategorikan sebagai salahsatu bentuk jihad harta. Selanjutnya, mufti Al-Azhar Mesir, Mahmud Syaltut, dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra, menegaskan bahwa hakim boleh memungut pajak dari orang yang mampu secara ekonomis untuk kemaslahatan asalkan tidak berlebihan (melampaui batas).

Juga Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah menuturkan bahwa pajak tidak ada pada era Nabi saw, namun itu bukan karena pajak diharamkan dalam Islam, tapi karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum ‘Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara dengan menarik pajak.

 Sebagaimana pemerintahan Islam Sayyidina ‘Umar bin Khattab ra yang menarik pajak (‘usyr) 5% dan pajak 10% untuk menciptakan pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian negara, maka pemerintahan-pemerintahan negara berpenduduk Islam di dunia sekarang pun menarik pajak bukan dengan niat untuk menzholimi tapi untuk berfungsi sebagai salahsatu instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak boleh ditarik dari masyarakat jika kas baitul maal kosong dan itupun dikenakan atas keuntungan usaha atau penghasilan.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau kas baitul maal suatu negara tersebut sebenarnya tidak kosong tetapi dikosongkan oleh org2 yg tidak bertanggung jawab, masihkah pajak itu diperbolehkan ditarik dari masyarakat?

lalu juga kalo pajak penghasilan (PPh) dikenakan atas tambahan penghasilan wajar jika dikanai pajak, tapi bagaimana atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar bukan hanya oleh yang mendapatkan tambahan penghasilan tetapi ditarik kepada semua rakyat yang membeli barang/konsumen tanpa memandang apakah rakyat itu berpunya ataukah rakyat jelata…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *