Sistem perpajakan kita adalah self assesment (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri) atas pajaknya..Ini menunjukkan bahwa Dirjen Pajak lebih menekankan pada kesadaran orang dalam membayar pajak bukan official assesment ( menghitung dan melaporkan pajak dilakukan atas penetapan dari kantor pajak).

Tetapi dalam beberapa bulan ini di kotamadya malang banyak terjadi verifikasi lapangan atas pembayaran BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan kita yang selama ini lebih kepada kepercayaan dan kerelaan atau kesadaran masyarakat dalam membeyar pajak…toh Nilai Jual yang seharusnya dipakai sebagai patokan dalam menghitung sudah di atasĀ  nilai jual obyek pajak ( nilai yang seharusnya menjadi obyek utk perhitungan pajak). Hal ini dapat membuat masyarakat khususnya pembeli merasa terbebani, pihak notaris juga tugasnya akan terganggu krn ini akan memakan waktu dan pikiran juga merugikan pengembang jika ada user/pembeli yang tidak mau membayar BPHTB seperti yang ditentukan tanpa dasar oleh Dispenda..Dispenda menentukan dari harga price list padahal harga price list itu masih berupa penawaran belum ada diskon, PPN 10 %, hadiah hadiah dan lainnya..belum lagi pengusaha terkadang sulit mencari pembeli…ini tidak fair oleh karenanya seyokyanya Dispenda memikirkan kembali hal ini dan saya rasa lebih baik pendapatan dispenda rutin dan lancar daripada mengharap lebih tapi berhadapan dengan banyak konflik dan masalah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *