Pajak Penghasilan
(UMUM)
Tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing.
Definisi PPh
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
Dasar Hukum
Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 tahun 1983 yang telah disempurnakan oleh UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 tahun 1994 No.17tahun 2000, UU No.36 tahun 2008.
Subjek Pajak
Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Berdasar Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokan sebagai berikut:
1. Subjek Pajak orang pribadi
2. Subjek Pajak warisan
3. Subjek Pajak badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatau tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia , yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalaui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban Pajak Subjektif
Berarti kewajiban Pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain.
1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja .
3. Organisasi –organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan syarat bukan wargan negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Organisasi-organisasi Internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan kebudayaan dengan syarat kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada negara Indonesia
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian Internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh.

Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya antara lain:
1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengabn tarif pajak sepadan
3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang
4. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat idikelompokkan menjadi:
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain.

Penghasilan yang ternasuk Objek Pajak:
1. Imbalan berkenaan dengan jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifiasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntugan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, dikonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus bank Indonesia

Penghasilan tidak termasuk objek pajak
Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan adalah:
1. Bantuan atau Sumbangan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
4. Penggantian atau imbalan
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
6. Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas
7. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
9. Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komoditer
10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
12. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan
13. Bantuan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.

Pengurangan Penghasilan
Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan biaya atau beban. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibagi dalam 2 golongan, yaitu:
1. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan.

Perpajakan, pengeluaran dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

Biaya Yang Diperkenankan Sebagai Pengurang (Deductible Expense)
Berdasar pasal 6 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk;
1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keungan.
4. Kerugian karena penjualan yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuaanya diatur dengan peraturan pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
Merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.
Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wanita
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak Wanita.
1. Dalam Hal Wajib Pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP setahun adalah untuk dirinya sendiri, yaitu Rp2.300,00.
Contoh: Wajib Pajak Olivia berstatus kawin (suami berpenghasilan), anak kandung 2.
2. Wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat sehingga PTKP ditambah untuk keluarga.
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak kawin maka besarnya PTKP setahun disamping untuk dirinya sendiri sebesar Rp24.300.000,00.
Penyusutan (Depresiasi) pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut semasa manfaat harta yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutanl adalah:
1. Saat dimulainya penyusutan
2. Metode penyusutan
3. Kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan
4. Penyusutan harta berwujud tertentu
5. Penyusutan/amortisasi untuk penanaman modal bidang tertentu.
Penentuan Niali Perolehan
Perhitungan penyusutan atau amortasi dipengaruhi oleh metode, masa manfaat (umur ekonomis), dan jumlah yang disusudkan atau harga perolehan.
1. Penilaian dalam jual beli harga
2. Penilaian dalam hal tukar menukar
3. Penilaian harta dalam hal pengembangan Usaha berupa Likuidasi,Penggabungan, Peleburan, Pemekaran dan Pengambilan Usaha
4. Penilaian karena hibah, Bantuan dan Sumbangan
5. Pengalihan harta sebagai pengganti saham

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (Non-Deductible Expense)
Pengeluaran yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU PPH. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008 adalah:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen
2. Biaya yang dibebakan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Menghitung pajak penghasilan
Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis wajib pajak. Terdapat pula penghitungan PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma Penghitungan Khusus ini diperuntukkkan bagi wajib pajak tertentu, seperti perusahaan pelayaran atau penerbanganInternasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan formula sebagi berikut:
PPh Terutang = Tarif Pajak x Penghaislan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) dikurangi dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7 ayat (1)
Penghitungan penghasilan kena dihitung dengan cara tertentu berdasar pengelompokan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak badan
2. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
3. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan
4. Wajib pajak bentuk usaha tetap
5. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan. Wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam KUP.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak badan diwajibakan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telahditetapkan dalam KUP.Apabila terdapat sisa kerugian ahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan , maka PKP dihitung dari penghasilan neto dikurangi kerugian tahun sebelumya dengan catatan tidak lebih dari lima tahun.

Penghasilan kena paajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
Perhitungan PKP untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dengan Wajib Pajak badan tetapi dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Perhitungan
Norma Perhitungan adalah pedoman untuk menentkan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap
Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetapdi Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Terutang Pajak dalam Suatu Bagian Tahun Pajak
Dapat terjadi kemungkinan bahwa orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak dalam jangka waktu 1 tahun pajak penuh , misalnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak atau yang meninggalkan Indonesia untu selama-lamanya.

Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan yang terutang atas contoh-contoh sebelumnya dihitung .

Pelunasan Pajak Penghasilan
Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelunasan pajak melalui pihak lain oleh Wajib Pajak sendiri. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan diatur dalam PP nomor 138 tahun 2000.

Pelunasan Pajak dalam Tahun Nerjalan Melalui Pihak Lain
1. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain
2. Pemungutan pajak penghasilan oleh pihak badan pemerintah
3. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain berupa dividen
4. Pemotongan pajak penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri
5. Pelunasan pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu
Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri
1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan
2. Wajib Pajak membayar sendiri pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima melalui angsuran pajak penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan (PPh Pasal 25).
Pelunasan Pajak Saat Sesudah Akhir Tahun Pajak
Pelunasan Pajak sesudah tahun Pajak berakhir dilakukan dengan:
1. Membayar pajk yangkurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk 1 tahun pajak.
2. Membayar pajak yang kurang disetor karena menerima SKPKB ataupun SKPKBT.

PPh Pasal 21

6 thoughts on “PPh Pasal 21

  • December 18, 2014 at 11:30 am
    Permalink

    Resume “TAX PLANNING”
    A. Pengertian Tax Planning
    Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manjemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
    Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui tax planning yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).
    Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangin jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir dari pada penyetoran dilakukan jauh sebelumnya.

    B. Jenis-jenis Tax Planning
    Tax planning dibagi menjadi dua:

    1) Tax Planning domestic nasional (national tax planning)
    Tax planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax planning bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak?
    2) International tax planning
    International tax planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (tax treaty) dari negara-negara yang terlibat.

    C. Penerapan Tax Planning
    Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemehan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan.
    Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:
    (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan,
    (2) secara bisnis dapat diterima, dan
    (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.
    Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan hendak melakukan perencanaan pajak, maka ketiga hal diatas harus terpenuhi. Contoh, perusahaan memiliki akun beban penyusutan dan beban gaji, maka jumlah beban atas penyusutan haruslah sama dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Seandainya jumlah aktiva tidak sesuai dalam artian sengaja melanggar aturan perpajakan dengan menimbulkan aktiva baru yang memang tidak dimiliki oleh perusahaan, maka akan timbul konsekuensi atas beban pajak dimasa depan. Seandainya perusahaan diperiksa oleh petugas pajak, maka pasti akan segera diketahui pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan.
    Dapat ditarik kesimpulan, bahwa perencanaan pajak adalah proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perpajakan.
    D. Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak
    Aspek Formal dan Administratif :
    Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
    Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
    Memotong dan/atau memungut pajak;
    Membayar pajak;
    Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
    Aspek Material :
    Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

    E. Tahapan Perencanaan Pajak
    Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
    Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or more possible tax plans)
    Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)
    Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans)
    Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

    F. Strategi Umum Perencanaan Pajak
    a. Tax Saving
    Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
    b. Tax Avoidance
    Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

    c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan
    Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
    Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
    Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
    d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
    Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
    e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
    Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dll.

    Nama: Esther Monika Hariyanto
    NPK: A.2012.31830

  • December 18, 2014 at 11:31 am
    Permalink

    PERPAJAKAN INTERNASIONAL

    A. Pengertian Hukum Pajak Internasional

    Pengertian hukum pajak dari pendapat ahli hukum pajak, yaitu:
    1. Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsif atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negera-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.
    2. Menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.

    B. Kedaulatan Hukum Pajak Internasional

    Berbicara masalah Hukum Pajak Internasional, khususnya Hukum Pajak Internasional Indonesia secara umum dapat dikatakan berlaku terbatas hanya pada subjeknya dan objeknya yang berada di wilayah Indonesia saja. Dengan kata lain terhadap orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia pada dasarnya tidak akan dikenakan pajak berdasarkan UU Indonesia. Namun demikian, Hukum Pajak Internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia. UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 (UU PPh) khususnya dalam pasal 26 diatur bahwa terhadap WP luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia antara lain berupa bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, akan dikenakan PPh sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal ini menunjukkan bahwa contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain.

    C. Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional

    Prof. Dr. Rochmat Soemito dalam bukunya “Hukum Pajak Indonesia, menyebutkan bahwa ada bebarapa sumber hukum pajak internasional, yaitu:
    1. Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing.
    2. Trakat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik secara bilateral maupun multilateral.
    3. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional.

    D. Terjadinya Pajak Berganda
    Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Selanjutnya Prof. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa ada beberapa sebab terjadinya pajak berganda internasional, yaitu:
    1. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negera, yang dapat terjadi karena:
    a. Domisili rangkap
    b. Kewarganegaraan rangkap
    c. Bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan.
    2. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara.
    3. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas wold wide incom, sedangkan di negera domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber.

    E. Cara Penghindaran Pajak Berganda Internasional

    Cara Penghindaran Pajak Berganda Internasional Ada dua cara untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu dengan cara sebagai berikut:
    1. Cara Unilateral Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam UU suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas. Pengguanaan cara ini merupakan wujud kedaulatan suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam suatu UU.
    2. Cara Bilateral atau Multilateral Cara Bilateral atau Multilateral dilakukan melalui suatu perundingan antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Perjanjian yang dilakukan secara bilateral oleh dua negara, sedangkan multelateral dilakukan oleh lebih dari dua negara, yang lebih dikenal dengan sebutan traktat atau tax treaty. Proses terjadinya perjanjian secara bilateral maupun multilateral tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masing-masing negara mempunyai prinsip pemajakannya masing-masing sesuai dengan kedaulatan negaranya sendiri.

    F. Perjanjian Dalam Pajak Berganda Internasional

    Perjanjian seperti ini kebanyakan masih berusia muda, dahulu hanya dikenakan persetujuan persahabatan, persetujuan untuk menetap, persetujuan dagangan dan peretujuan pelayanan yang kadang-kadang mencakup satu ketentuan yang ada hubungannya dengan beberapa macam pajak yang kebanyakan mencantumkan klausul tentang keharusan adanya perlakuan yang sama terhadap penduduk atau penguasa dari negara-negara yang mengadakan persetujuan.
    Prosedur dari perjanjian kolektif ternyata sukar untuk dilaksanakan karena bermacam-macam ragam, sistem dan asas perpajakan di berbagai negara, dan karena lambannya prosedur perundingan untuk tidak berbicara tentang lambannya atau resikonya pengukuhan oleh kepala negara-negara peserta perjanjian.
    Ketentuan-ketentuan penting yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian pajak berganda secara singkat adalah sebagai berikut:
    1. Orang-orang yang dapat menikmati keuntungan dari perjanjian-perjanjian.
    2. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian.
    3. Sengketa internasional.
    4. Arti tempa kediaman fiskal.

    G. Kedudukan Hukum Perjanjian Perpajakan
    Bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian perpajakan yang diadakan antara Indonesia dengan negara lain? Bila ditelusuri dasar hukum bisa diadakannya perjanjian perpajakan antar negara, maka kita kembali pada konstitusi yaitu pasal 11 ayat (1) UUD 1945 beserta perubahannya. Mengacu pada dasar hukum tersebut, tentu saja akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dengan pertimbangan kepraktisan khusus dalam lalu lintas hukum internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain yang cukup intensif, maka tidak diperlukan lagi persetujuan DPR tetapi cukup diberitahukan saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian perpajakan adalah sama dengan UU Nasional seperti UU tentang PPh. Kedudukan hukum perjanjian perpajakan tidak lebih tinggi dari UU Perpajakan Nasional

    Nama: Esther Monika Hariyanto
    NPK: A.2012.1.31830

  • December 18, 2014 at 11:34 am
    Permalink

    AKUNTANSI PERPAJAKAN

    PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK

    Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan sebagai laporan perpajakan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengnenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPn, dan pajak=pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi.
    Praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak.
    FUNGSI AKUNTANSI PAJAK
       Akuntansi pajak merupakan bidang akuntansi yang bertugas menghitung besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif perorangan atau perusahaan yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang didalamnya memuat perhitungan perpajakan. Akuntansi Pajak mambahas transaksi & Peraturan Perpajakan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan yang menentukan besarnya laba perusahaan. Misal, penjualan & pembelian, sewa, Selain itu akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif.

    Adapun tujuan kualitatif akuntansi perpajakan antara lain sebagai berikut :
    1. Relevan
    2. Dapat dimengerti
    3. Daya uji / Verifiability
    4. Netral
    5. Tepat waktu
    6. Daya banding / Comparability
    7. Lengkap
    PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN
    1. Kesatuan Akuntansi
    2. Kesinambungan
    3. Harga Pertukaran yang objektif
    4. Konsistensi
    5. Konservatif

    Peranan akuntansi didalam perusahaan, yaitu :
    1. Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif)
    2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.
    3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penialian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.
    4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.
    Contoh Transaksi dan Pencatatan Akuntansi

    Tgl 1 Febr 2009 perusahan menjual kepada PT. A sejumlah barang dagangan senilai Rp.15.000.000,- dengan syarat pembayaran 2/10 net 30 dan syarat penyerahan FOB Destination. Kebijakan penjualan perusahaan memberikan potongan rabat untuk nilai penjualan sbb:
    o Rp. 1 – 5 juta diberikan potongan 5%
    o Rp. 5 – 10 juta diberikan potongan 8%
    o Rp.10 – 20 juta diberikan potongan 10%
    o Lebih dari Ro.20 juta diberikan potongan 15%
    Tgl 9 Febr 2009 perusahaan menerima pelunasan dari PT.A
    Penyelesaian:
    1 Feb 2009
    Karena PT. A membeli barang senilai Rp.15.000.000,- maka berhak mendapat potongan sebesar 10%.
    Nilai yang tercantum dalam Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar harus sama, yaitu:
    Nilai penjualan Rp.15.000.000
    Potongan Rp. 1.500.000
    Dasar Pengenaan Pajak Rp.13.500.000
    PPN 10% Rp. 1.350.000
    Nilai Tagihan Rp.14.850.000
    Jurnal:
    Piutang Dagang 14.850.000 –
    Penjualan – 13.500.000
    PPN Keluaran – 1.350.000
    (Penjualan dicatat senilai Neto. Perusahaan tidak mau rugi PPN jika penjualan dicatat senilai Bruto)

    9 Feb 2009
    Perusahaan meneriman pelunasan tagihan dalam periode diskon ( < 10 hari), maka diberikan potongan sebesar 2% dari nilai tagihan.
    Nilai Tagihan Rp.14.850.000
    Potongan 2% Rp. 297.000
    Jumlah diterima Rp.14.553.000
    Atas transaksi di atas, perusahaan hanya membuat Nota Kredit sebagai bukti pengurangan tagihan. Perusahaan tidak membuat Nota Retur karena tidak ada penyerahan pengembalian barang (Lihat ketentuan pajak ).
    Jurnal:
    Kas/Bank 14.553.000 –
    Potongan Penjualan 297.000 –
    Piutang Dagang – 14.850.000

    Nama: Esther Monika Hariyanto
    NPK: A.2012.1.31830

  • December 18, 2014 at 11:46 am
    Permalink

    Ellanda Cindy W
    31876

    PAJAK INTERNASIONAL

    Pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasioal maupun kaedah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh Negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjek maupun mengenai objeknya.
    Setiap Negara memiliki peraturan perundang-undangan perpajakan nasional sendiri-sendiri atau yang disebut dengan yurisdiksi nasional, yang masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud memiliki landasan dan filosofi hukum yang berbeda dengan Negara-negara lainnya.
    Dalam rangka melakukan investasi di Negara lain maupun dalam rangka suatu Negara menerima investasi dari Negara lain pasti akan terjadi beberapa konflik kepentingan. Sebagai contoh, Indonesia menganut konsep pengakuan penghasilan, yaitu konsep tambahan kemampuan ekonomis atau juga disebut world wide income. Artinya peraturan perundang-undangan pajak penghasilan tidak mempermasalahkan darimana datangnya penghasilan, bagaimana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, dan dalam bentuk apa penghasilan tersebut.
    Semua adalah objek pajak penghasilan yang harus dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Indonesia, baik Wajib Pajak orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap. Sehingga ada kemungkinan terjadi benturan (konflik) dalam pengenaan pajak dengan Negara lainyang menganut asas pemajakan berbeda dengan Indonesia, nisalnya Negara yang menganut asas pemajakan kebangsaan (kewarganegaraan). Negara yang menganut asas kebangsaan tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan diterima atau diperoleh, seseorang tetap diwajibkan membayar pajak di Negara di mana dia berkebangsaan.
    Untuk mengurangi resiko kemungkinan pengenaan pajak berganda sebagai akibat timbulnya konflik tersebut, maka ada beberapa metode yang biasa dilakukan, di antaranya:
    a. Metode perjanjian pengenaan pajak berganda internasional, yang antara lain dapat dilakukan dengan:
    · Traktat yang bersifat multilateral, yakni perjanjian yang dilakukan oleh beberapa Negara dalam suatu perjanjian;
    · Traktat yang bersifat bilateral, yakni perjanjian yang menyangkut dua Negara.
    b. Metode unilateral atau sepihak
    Cara ini ditempuh oleh Negara secara sepihak melauli yurisdiksi nasionalnya, yakni dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan yang kemungkinan dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda kedalam yurisdiksi nasionalnya, misalnya Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang kredit pajak luar negeri. Tata cara pengkreditan luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu:

    · Kredit penuh, yakni pembayaran pajak diluar negeri dikreditkan sebesar jumlah yang dibayarkan di luar negeri; dan
    · Kredit terbatas, yakni tata cara pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri menurut jumlah yang paling rendah antara yang dibayar di luar negeri dengan jumlah pajak apabila dikenakan menurut tarif di Indonesia, sebagaimana dianut Pasal 24 Undang-Undang PPh.
    c. Metode Pembebasan
    Metode ini adalah dengan cara memberikan kebebasan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Ada dua cara pembebasan yang dapat ditempuh, yaitu:
    · Memberikan pembebasan sepenuhnya terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Negara sumber. Artinya penghasilan dari Negara sumber tidak dimasukkan dalam perhitungan pajak Negara domisili. Metode ini juga sering disebut dengan pembebasan penuh atau full exemption;
    · Cara pembebasan penghitungan pajak yang terutang hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri, tetapi menerapkan tarif rata-rata atas seluruh penghasilan, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, atau disebut juga pembebasan dengan progresi atau exemption with progression.

  • December 18, 2014 at 11:47 am
    Permalink

    Ellanda Cindy W
    31876

    Akuntansi Perpajakan
    Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan.
    Sifat Akuntansi Perpajakan
    1. Pajak merupakan iuran masyarakat terhadap pemerintah yang bersifat dipaksakan dalam pembayarannya. Namun karena dipaksakan inilah sering terjadi saat petugas pajak berlaku semaunya atau tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dipicu dengan banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana mestinya serta adanya kekeliruan ketika mencatat transaksi, utamanya yang berhubungan pada perpajakan.
    2. Pajak merupakan alat yang digunakan untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan.
    3. Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa secara langsung, namun wajib pajak mendapat suatu perlindungan dari negaranya yaitu mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya.
    4. Pajak memilikii fungsi untuk mengatur segala aspek ekonomi,sosial dan budaya.
    Akuntansi Perpajakan
    Setiap pembayaran atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan transaksi finansial yang harus dicatat berdasarkan dengan tugas dan fungsi pokok akuntansi.
    Pengertian Akuntansi Perpajakan
    Sedangkan yang dimaksud dengan Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan.
    Akuntansi Perpajakan
    1. Pajak merupakan iuran masyarakat terhadap pemerintah yang bersifat dipaksakan dalam pembayarannya. Namun karena dipaksakan inilah sering terjadi saat petugas pajak berlaku semaunya atau tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dipicu dengan banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana mestinya serta adanya kekeliruan ketika mencatat transaksi, utamanya yang berhubungan pada perpajakan.
    2. Pajak merupakan alat yang digunakan untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan.
    3. Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa secara langsung, namun wajib pajak mendapat suatu perlindungan dari negaranya yaitu mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya.
    4. Pajak memilikii fungsi untuk mengatur segala aspek ekonomi,sosial dan budaya.
    Berdasarkan cara pungutan, maka pajak dibagi atas dua bagian, yaitu:
    a. Pajak langsung
    Pajak ini merupakan pajak penghasilan dan pajak kekayaan yang dikenakan secara berulang-ulang untuk waktu tertentu berdasarkan dengan undang-undang., di mana pajak penghasilan dan pajak kekayaan ini akan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak serta tak bisa dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain.
    b. Pajak tidak langsung
    Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan ketika terjadinya sebuah transaksi kena pajak dan pajak ini dapat dipindahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan dan bea materai
    Peran Akuntansi Perpajakan dalam perusahaan adalah bersifat signifikan yaitu sebagai berikut :
    Memberikan untuk membuat suatu perencanaan dan strategi perpajakan,
    Memberikan analisa dan dugaan yang berkenaan dengan potensi pajak perusahaan pada waktu di masa yang akan datang.
    Menerapkan perlakuan akuntansi terhadap peristiwa perpajakan dan menyajikannya dalam laporan komersial serta laporan fiskal perusahaan.
    Untuk pengarsipan dan dokumentasi perpajakan menjadi lebih baik keadaannya dan sebagai bahan dalam melakukan penilaian kembali serta pemeriksaan.
    Pada perusahaan yang berada pada kelas menengah dan besar, maka kesadaran akan pentingnya sebuah Akuntansi Perpajakan telah ada dan sudah diterapkan secara serius. Namun tidak sedikit perusahaan belum menyadari bahwa betapa pentingnya akuntansi pajak tersebut tanpa melibatkan skala perusahaan baik skala menengah maupun besar. Maka ada pula terjadinya kecenderungan untuk mengabaikan sehingga untuk diserahkan pada konsultan, yang hampir pasti tidak akan mengetahui kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan secara baik dan detail serta sangat mungkin untuk dapat menjerumuskan perusahaan.
    Mengingat ada hubungan erat keterkaitan di antara aspek Akuntansi Perpajakan, implikasi dan konsekuensi pada setiap transaksi di perusahaan pun terhadap pajak, maka rasanya mungkin tidak berlebihan apabila manajemen dan karyawan Akuntansi Perpajakan signifikan sangat diperlukan di dalam perusahaan. Pada sampai titik saat ini masih ada banyak perusahaan begitu merangkul dan mengambil pegawai-pegawai dalam bidang akuntansi sebut saja sebagai seorang akuntan yang akan menangani laporan komersial dan juga untuk menangani laporan perpajakan.
    Jadi sebagai akibat sedikitnya seorang akuntan yang begitu sungguh-sungguh untuk memahami perpajakan bahkan menghitungnya pun masih ada banyak yang belum bisa menanganinya serta tidak memiliki cukup waktu dalam mengikuti perkembangan ataupun perubahan mengenai undang-undang dan regulasi perpajakan, sehingga banyak kejadian perpajakan yang tidak ditangani secara keseluruhan dengan baik dan berdasarkan pada aturan pajak yang telah ditetapkan. Maka berikut ini ada beberapa jenis pajak secara umum senantiasa selalu dihadapi oleh perusahaan , yaitu sebagai berikut :
    Pajak ini dipungut atas penghasilan. Meskipun dalam penentuan besarnya Pajak Penghasilan, sesuai dengan penghasilan bersih yang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Akhir bahwa wajib pajak diminta melakukan angsuran bulanan. Sehingga angsuran pajak perseroan akan dicatat sebagai akun beban/Pajak dibayar di muka. Sedangkan untuk akhir tahun akun beban/pajak dibayar di muka dilakukan sebuah ayat jurnal penyesuaian terhadap kewajiban pajak yang sesungguhnya.
    Pajak Penghasilan karyawan atau Pajak Penghasilan 21
    Pajak penghasilan karyawan adalah pajak yang menjadi beban bagi karyawan atas penghasilannya. Dengan demikian pajak tersebut bukan merupakan beban bagi perusahaan. Sehingga dalam hal ini pun perusahaan hanya dapat berkewajiban untuk menghitung dan memotong gaji/upah. Oleh karena itu pada tiap terjadinya pemotongan yang telah dilakukan maka menimbulkan suatu akun hutang terhadap pemerintah sampai dilakukannya penyetoran ke kas negara di pemerintahan.
    Pajak Penjualan dan Bea materai
    Pajak ini dimaksudkan sebagai pajak yang dikenakan ketika terjadinya kejadian atau transaksi kena pajak yaitu penjualan, yang biasanya itu dibebankan pada pembeli. Sedangkan Pajak Penjualanini merupakan bagian dari beban bukan aset dan dapat dialihkan kepada pihak lain jika barang yang tersedia tersebut dijual. Jadi, Pajak Penjualan dan bea materai pun juga tidak dicatat sebagai biaya dibayar di muka.

  • December 18, 2014 at 11:47 am
    Permalink

    Ellanda Cindy W
    31876
    Tax Planning
    1. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning). Menurut Zain (2005), perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.
    Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal.
    Dari pengertian perencanaan pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, melainkan akan sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya konsekuensi pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaaan.
    2. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (Tax Planning). Agar perencanaan pajak (tax planning) dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, Suandy (2006) menjelaskan urutan tahap-tahap yang seharusnya dilakukan :
    Menganalisis informasi yang ada (analysis of the existing data base)
    Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (design of one or more possible tax plans)
    Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (evaluating a tax plan)
    Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plan)
    Memperbarui rencana pajak (updating the tax plan)
    Dalam tahap pertama yaitu menganalisis informasi yang ada (analysis of the existing data base), yang dapat dilakukan adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung. Untuk itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan :
    Fakta yang relevan
    Dalam melakukan perencanaan pajak, seorang manajer dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Manajer harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari segi internal maupun dari eksternal perusahaan sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat.

    Faktor-faktor pajak, terdiri dari :
    1) Tipe pajak yang ada : Dalam merencanakan pajak, manajer harus mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan apa saja yang berhubungan dengan perusahaan, baik pajak lokal maupun pajak luar negeri.
    2) Penafsiran atas undang-undang atau perjanjian : Menajer harus berhati-hari dalam menafsirkan atau menentukan definisi dari suatu perjanjian, karena perjanjian umumnya merumuskan istilah-istilah tertentu namun tidak didefinisikan secara khusus.
    3) Faktor penghubung : Faktor-faktor penghubung yang memperngaruhi besarnya beban pajak antara lain :
    a) Bentuk badan dari pembayar pajak. Setiap negara mempunyai perlakuan sendiri-sendiri atas kewajiban perpajakannya tergantung dari bentuk badan wajib pajak. Masing-masing bentuk badan akan memperoleh perlakukan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan dan pembatasan yang diberikan maupun tarif pajak yang diberlakukan.
    b) Sumber penghasilan. Sumber penghasilan merupakan dasar pertimbangan apakah wajib pajak akan dikenai pajak atau tidak. Terutama bagi negara yang menganut system perpajakan schedular (schedular tax system) dimana dalam sistem ini diatur apa saja yang dikenakan pajak, siapa saja yang dikenai pajak, apa dasar pengenaan pajaknya, berapa tarifnya, apa saja yang di kurangkan, dan lain sebagainya.
    c) Sifat dari transaksi atau operasi. Dalam merencanakan pajak, manajer harus memperhatikan setiap aspek perpajakan yang melekat dalam setiap transaksi yang akan dilakukan, karena transaksi tertentu mungkin akan mendapatkan perlakuan yang menguntungkan atau sebaliknya.
    d) Hubungan antara pembayar dengan pihak lain. Perlakuan pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain dengan siapa dan dalam bentuk apa kita berhubungan. Bahkan, ada beberapa negara yang memberikan perlakukan khusus terhadap perusahaan yang melaporkan keuntungan dan kerugiannya secara terkonsolidasi dengan anak perusahaannya.
    4) Insentif Pajak. Insentif pajak adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Insentif ini diberikan guna pembangunan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang.
    Faktor non Pajak lainnya, yaitu :
    1) Masalah badan hukum (legal entity). Pemilihan bentuk hukum dari badan usaha sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan (baik pajak maupun non pajak) dengan tujuan administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.
    2) Masalah mata uang dan nilai tukar. Masalah nilai tukar mata uang memberikan dampak yang besar pada kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar yang berfluktiasi memberikan resiko usaha yang cukup tinggi, terutama pada posisi laba rugi jika perusahaan mempunyai banyak transaksi ekspor/impor atau penjaman dalam bentuk mata uang asing. Dalam hal ini, manajer harus membuat suatu strategi yang baik seperti mengatasi kerugian akibat fluktuasi nilai mata uang asing dengan menggunakan forward market, SWAP maupun future market.
    3) Masalah pengawasan devisa (exchange control). Hal ini sangat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan pajak karena bagaimanapun pengaturan pengawasan devisa berdampak pada transfer pembayaran, misalnya pembayaran pinjaman dari residen ke bukan residen.
    4) Masalah program insentif investasi. Pilihan insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat merang sang perusahaan untuk melakukan investasi ditempat tersebut.
    5) Masalah faktor non pajak lainnya. Faktor-faktor seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan lain-lain juga harus dipertimbangkan oleh manajer dalam menyusun perencanaan pajak.
    Evaluasi atas perencanaan yang telah dilakukan adalah tahap untuk membuat perencanaan pajak yang ketiga. Perencanaan pajak merupakan bagian dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Maka evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan pajak. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :
    1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
    2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
    3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal
    3. Strategi dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning). Setelah mengetahui dengan jelas tahapan-tahapan dalan membuat perencanaan pajak, kita dapat secepatnya menyusun strategi untuk mengefisienkan beban pajak tentunya yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi tersebut menurut Suandy (2006) dan Zain (2005) dapat dijabarkan sebagai berikut:
    Memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
    Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah.
    Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
    Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenaipajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.
    Memisahkan profit center dan cost center didalam perusahaan.
    Pemilihan metode pembukuan, cash basis atau accrual basis.
    Penurunan PPh Pasal 25
    Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami inflasi, maka metode penilaian persediaan yang disarankan adalahmetode rata-rata (average). Metode ini akan menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil.
    Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan dapat dibiayakan seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.
    Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
    Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
    Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
    Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan dengan withholding tax.
    Memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan dengan cara gross up.
    Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.
    Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaaan pajak biasa dilakukan terhadap wajib pajak yg :
    1) SPT lebih bayar
    a) Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara: Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan jika pada tahun yang bersangkutan diperkirakan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
    b) Mengajukan permohonan pembebasan pasal 22 impor jika perusahaan melakukan impor.
    2) SPT rugi
    3) Tidak memasukkan atau terlambat memasukkan SPT
    4) Ada informasi pelanggaran

Comments are closed.