Kamis, 14 Agustus 2014 – 16:43 WIB

Orang yang mengosumsi ikan panggang memiliki materi abu-abu (untuk memori) di daerah otak, yang lebih luas, yakni 4,3 persen, dan kognisi (14 persen) daripada mereka yang tidak mengonsumsi ikan secara rutin.

Ilustrasi.
Terkait Banyak Minuman Manis Bikin Otak jadi “Lemot”
• Diet Berolahraga Dapat Tingkatkan Kekebalan
Tubuh
• Wanita Hamil Harus Mengkonsumsi Iodida
untuk Lindungi Otak Bayi
• Tidur Cukup dan Banyak Membaca Dapat
Menjaga Otak di Usia Tua

HASIL penelitian para peneliti dari University of Pittsburgh School of Medicine, menunjukkan, mengonsumsi ikan yang dipanggang, berapa pun kandungan asam omega tiganya, sekali dalam seminggu, dapat meningkat kesehatan otaknya.
Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Preventive Medicine ini, orang yang mengosumsi ikan panggang memiliki materi abu-abu (yang bertanggung jawab untuk memori) di daerah otak, yang lebih luas, yakni 4,3 persen dan kognisi (14 persen) daripada mereka yang tidak mengonsumsi ikan secara rutin. Mereka juga lebih cenderung mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan orang yang tidak rutin mengonsumsi ikan.
“Studi kami memperlihatkan, orang yang makan makanan diet yang menyertakan ikan panggang, bukan goreng, mempunyai volume wilayah otak lebih besar, yang dihubungkan dengan memori dan kognisi,” kata penyidik senior, James T. Becker, Ph.D.,yang juga seorang profesor psikiatri di University of Pittsburgh School of Medicine.
Namun, menurut peneliti, tidak ada hubungan yang ditemukan antara perbedaan (volume) otak dan kandungan omega-3.
“Kami tidak menemukan hubungan antara level omega-3 dan perubahan (volume) otak. Ini sedikit mengejutkan kami,” kata Becker seperti dilansir laman resmi University of Pittsburgh School of Medicine, juga dilaporkan Antara.
“Hal ini mengarahkan kami pada kesimpulan bahwa kita memasuki satu set yang lebih umum dari faktor gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan otak, di mana diet hanyalah salah satu bagiannya,” tambahnya.
Menurut Dr. Becker, dibandingkan faktor-faktor biologis, faktor-faktor gaya hidup, dalam kasus ini, mengonsumsi ikan, berkontribusi pada perubahan struktural otak.
“Faktor gaya hidup mungkin bertanggung jawab untuk kesehatan otak yang lebih baik, dan ini mungkin mencegah atau menunda masalah kognitif yang dapat berkembang di kemudian hari,” katanya.
Efek antioksidan dalam asam omega-3, yang ditemukan jumlah tinggi pada ikan, biji-bijian dan kacang-kacangan dan minyak juga telah diketahui berhubungan dengan peningkatan kesehatan, terutama kesehatan otak.
Dalam studi ini, para peneliti menganalisa data dari 260 orang soal asupan diet mereka, memiliki resolusi otak tinggi berdasarkan MRI dan secara kognitif normal dalam dua kali selama partisipasi mereka dalam Studi Kesehatan Kardiovaskular (CHS).
Studi yang dimulai dari 1989 hingga 10 tahun berikutnya ini mengidentifikasi faktor-faktor risiko penyakit jantung pada orang berusia di atas 65 tahun.
“Peserta studi CHS menjawab kuesioner tentang kebiasaan makan mereka, seperti berapa banyak ikan yang mereka makan dan bagaimana memasaknya,” kata Ketua tim peneliti, Cyrus Raji, M.D., Ph.D.
“Ikan yang dipanggang memiliki kandungan omega-3 lebih tinggi dari ikan goreng, karena asam lemaknya hancur dalam panas tinggi saat menggoreng, jadi kami jadikan ini sebagai pertimbangan saat meneliti hasil scan otak mereka,” tambahnya.
Beberapa studi telah memperkirakan, perubahan gaya hidup, misalnya mengurangi merokok, ketidakaktifan fisik dan obesitas dapat menurunkan kasus penyakit Alzheimer dan kondisi gangguan kongnitif lain pada lansia.
Menurut Dr. Becker, para ilmuwan memperkirakan pada 2040 mendatang, lebih dari 80 juta orang akan menderita demensia. Hal ini nantinya dapat menjadi beban substansial keluarga dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan.*
www.hidayatullah.com

Mengkonsumsi Ikan Dapat Tingkatkan Kesehatan Otak

2 thoughts on “Mengkonsumsi Ikan Dapat Tingkatkan Kesehatan Otak

  • October 7, 2014 at 8:27 pm
    Permalink

    TUGAS RESUM
    TAXATION I
    (DASAR-DASAR PERPAJAKAN)

    ELYKA ANNELIES S
    (A.2013.1.32225)
    KELAS L

    STIE MALANGKUÇEÇWARA
    MALANG 
    PENGERTIAN PAJAK dan PUNGUTAN SELAIN PAJAK
    Pajak adalah iuran rakyat baik secara individual maupun kelompok yang dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, namun dapak pembayaran pajak tidak dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
    Pungutan selain pajak adalah pungutan yang serupa dengan pajak namun mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda. Ada beberapa jenis pungutan selain pajak, yakni:
    1. Bea materai adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan materai.
    2. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam negeri (import) berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing gologan barang oleh pemerintah.
    3. Bea keluar adalah pungutan atas barang-barang yang akan dikeluarkan ke luar negeri (eksport) berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing gologan barang oleh pemerintah.
    4. Cukai adalah pungutan resmi yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh: Tembakau, Minuman keras, dll
    5. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan barang/jasa yang telah diberikan pemerintah kepada pembayar secara langsung. Retribusi tidak bersifat memaksa tergantung dengan kemauan masyarakat yang menggunakan/membayarnya. Contoh: Jalan tol, Parkir, Listrik, dll.
    6. Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan barang/jasa yang telah diberikan pemerintah kepada kelompok atau golongan tertentu.
    7. Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib, misalnya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan SWPJ (Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan).
    FUNGSI PAJAK BAGI NEGARA
    1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
    Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, maupun pembiayaan pembangunan. Tabungan pemerintah dari tahun ketahun terus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah menempuh cara penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
    2. Fungsi Regularend (Pengatur)
    Sebagai fungsi pengatur, pajak mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang ekonomi. Contohnya: Pajak tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pajak akan semakin tinggi sejalan dengan semakin tinggi harga barang mewah yang diperjual belikan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar tidak berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah (sifat konsumtif).
    DASAR PENGELOMPOKAN PAJAK
    Pajak dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu:
    1. Menurut Golongan
    a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
    Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
    b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain.
    Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak ini seharusnya ditanggung oleh produsen tetapi dapat dibebankan kepada konsumen karena adanya pertambahan nilai barang.
    2. Menurut Sifat
    a. Pajak Subjektif : Pajak yang berdasarkan keadaan wajib pajak.
    Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi bergantung pada keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggunan lainnya).
    b. Pajak Objektif:Pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak hanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa.
    Contoh: pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    3. Menurut Lembaga Pemungut
    a. Pajak Negara (Pajak Pusat): Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara
    Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.
    b. Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkan provinsi maupun kabupaten/kota untuk membiayai daerah masing-masing.
    Contoh: Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dll.

    TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
    1. Stesel Pajak
    a. Stesel Nyata (Rill)
    Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (PPh objeknya penghasilan). Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
    Stesel nyata memiliki penghitungan pajak yang akurat dan realistis, namun wajib pajak akan dibebani pajak dalam jumlah yang besar pada akhir periode.
    b. Stesel Anggapan (Fiktif)
    Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU yang mengganggap bahwa pajak tahun berjalan sama dengan pajak tahun sebelumnya
    Contoh: Seorang pengusaha pada tahun 2012 memiliki pendapatan Rp50.000.000,- dengan tarif pajak yang berlaku 10%. Maka, pada awal 2013 pengusaha tersebut dapat mengetahui pajak yang ditanggung yakni sebesar Rp 5.000.000,-(dianggap sama dengan tahun lalu) yang pembayarannya dapat diangsur pada tahun berjalan tersebut.
    Stesel fiktif dapat diangsur selama tahun berjalan sehingga dapat memperingan tanggungan wajib pajak, namun penghitungan pajak tidak akurat dan realistis.
    c. Stesel Campuran
    Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Jadi, pada awal tahun wajib pajak menggunakan prinsip stesel anggapan dengan menganggsur pajak. Pada akhir periode akan dihitung penghasilan yang sebenarnya, apabila kurang maka wajib pajak harus membayar kekurangannya, tetapi apabila terjadi kelebihan pembayaran maka dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun berikutnya.

    2. Asas Pemungutan Pajak
    a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
    Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam atau luar negeri.
    Contoh: Tuan Djoko bertempat tinggal di Indonesia dengan penghasilan dari dalam negeri (Indonesi) sebesar Rp50.000.000,- dan penghasilan dari luar negeri sebesar Rp100.000.000,-. Maka, Tuan Djoko dikenakan pajak di Indonesia sebesar Rp150.000.000,-
    b. Asas Sumber
    Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
    Contoh: Tuan Nomura yang berasal dari Negara Jepang. Ia memperoleh penghasil sebesar Rp100.000.000,- dari Indonesia dan Rp50.000.000,- dari negara lain. Maka Tuan Nomura hanya dikenakan pajak sebesar Rp100.000.000,- yakni penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.
    c. Asas Kebangsaan
    Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara
    Contoh: Pajak bagi orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia tetapi tidak berkebangsaan Indonesia.
    3. Sistem Pemungutan Pajak
    a. Official Assessment System
    Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.
    b. Self Assessment System
    Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami UU perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran tinggi serta menyadari akan artinya membayar pajak.
    Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
     Menghitung sendiri pajak yang terutang
     Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
     Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
     Melaporkan jumlah pajak yang terutang dan
     Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
    Sehingga berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak.sendiri.
    c. With Holding System
    Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Penunjukkan pihak ketiga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.
    Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak self assesment system dan witholding system.
    TIMBULNYA UTANG PAJAK
    Timbulnya utang pajak sangat bergantung pada:
    1. Pembayaran pajak
    2. Memasukkan surat keberatan
    3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadar luarsa
    4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dll
    5. Menentukan besar denda dan sanksi administrasinya.

    Ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak ada dua macam, yakni:
    1. Ajaran Materiil
    Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya UU Perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak.
    Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system
    2. Ajaran Formil
    Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).Pemerintah yang akan menentukan apakah seseorang terkena pajak atau tidak, berapa besar utang pajak yang ditanggung, dan kapan jangka waktu pembayarannya.
    Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system

    BERAKHIRNYA UTANG PAJAK
    Utang Pajak akan berakhir apabila terjadi hal-hal tersebut:
    1. Pembayaran/Pelunasan
    Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun membayar sendiri ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos)
    2. Kompensasi
    Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
    a. Contoh penerapan kompensasi karena kerugian
    Pada awal 2010 Wajib Pajak mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,-. Pada tahun 2011 Wajib Pajak mulai mendapat laba sebesar Rp5.000.000,-. Wajib Pajak seharusnya membayar pajak penghasilan sebesar presentase tertentu dari laba tahun 2011, namun karena tahun sebelumnya mengalami kerugian maka mendapat kompensasi. Kerugian suatu usaha dapat dikompensasi dengan jangka waktu paling lama 5 tahun setelah tahun kerugian.

    b. Contoh penerapan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak
    • Wajib Pajak A pada tahun 2011 membayar pajak sebesar Rp8.000.000,-. Setelah dilakukan penghitungan pada akhir tahun ternyata Wajib Pajak seharusnya membayar pajak sebesar Rp5.000.000,-. Maka kelebihan pembayaran sebesar Rp3.000.000,- akan dikompensasikan ketahun berikutnya (tahun2012).
    • Wajib Pajak B kelebihan membayar PPh tahun 2011 sebesar Rp1.000.000,- tetapi PPN terdapat kekurangan sebesar Rp1.000.000,-. Maka kelebihan PPh dapat dikompensasikan kepada PPN pada tahun yang sama.
    3. Kadaluwarsa
    Kadaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Apabila pajak melewati waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.maka hutang tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.
    4. Pembebasan/Penghapusan
    Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak akan dinyatakan terhapus oleh pemerintah apabila telah diselidiki bahwa Wajib Pajak tidak mampu lagi membayar pajak karena mengalami kebangkrutan atau kesulitan likuiditas.

    TARIF PAJAK
    Jenis tarif pajak ada 4 macam, yakni:
    1. Tarif Tetap
    Tarif tetap adalah tarif dengan angka yang tetap berapapun dasar pengenaan pajak
    Contoh:
    No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
    1. Rp 1.000.000 Rp 6.000
    2. Rp 5.000.000 Rp 6.000
    3. Rp 50.000.000 Rp 6.000

    Di Indonesia, Tarif tetap diterapkan pada bea materai. Seperti pembayaran menggunakan cek atau bilyet giro .
    2. Tarif Proposional (Sebanding)
    Tarif proposional adlah tariff berupa presentasi tertentuyang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
    Contoh:
    No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Utang Pajak
    1. Rp 1.000 10% Rp 100
    2. Rp 500.000 10% Rp 50.000
    3. Rp 90.000.000 10% Rp 9.000.000
    Di Indonesia, tarif proposional diterapkan pada PPN (tarif 10%) dan pajak yang lain diatur sesuai UU yang berlaku.
    3. Tarif Progresif (Meningkat)
    Tarif progresif adalah tarif berupa presentase yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif dibagi menjadi 3 macam:
    a. Tarif Progresif-Proposional: tarif berupa presentase yang terus meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dengan kenaikan presentase yang tetap.
    Contoh:
    No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikkan % Tarif
    1. Sampai dengan Rp 10.000.000,- 15% –
    2. Di atas Rp 10.000.000-Rp25.000.000 25% 10%
    3. Di atas Rp 25.000.000,- 35% 10%
    Tarif Progresif-Proposional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh pada tahun 1984-1994

    b. Tarif Progresif-Progresif: tarif berupa presentase yang terus meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dengan kenaikan presentase yang makin meningkat pula.
    Contoh:
    No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikkan % Tarif
    1. Sampai dengan Rp 10.000.000,- 10% –
    2. Di atas Rp 10.000.000-Rp25.000.000 15% 5%
    3. Di atas Rp 25.000.000,- 30% 15%
    Tarif Progresif-Progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh pada tahun 1995-2000

    c. Tarif Progresif-Degresif: tarif berupa presentase yang terus meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi kenaikan presentase makin menurun
    Contoh:
    No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikkan % Tarif
    1. Rp 50.000.000,- 10% –
    2. Rp 100.000.000,- 15% 5%
    3. Rp 200.000.000,- 18% 3%

    4. Tarif Degresif (Menurun)
    Tarif berupa berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
    Contoh:
    No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
    1. Rp 50.000.000 30%
    2. Rp 100.000.000 20%
    3. Rp 200.000.000 10%

    JENIS SANKSI PERPAJAKAN
    Ada 2 jenis sanksi perpajakan:
    1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
    a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
    b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
    c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
    2. Sanksi Pidana

  • October 16, 2014 at 12:03 pm
    Permalink

    trims

Comments are closed.