Rabu, 6 Agustus 2014 – 11:30 WIB

Capcaisin memicu reseptor nyeri di sel-sel dalam lapisan usus, mengatur reaksi yang mengurangi risiko perkembangan tumor usus.
• Kanker Usus Dapat Dideteksi Melalui Bakteri di
Perut
• Diet Kaya Likopen Kurangi Risiko Kanker Ginjal
• Berkhitan Dapat Kurangi Risiko Terkena Kanker
Prostat
• Diet Rendah Kalori Dapat Kurangi Penyebaran
Kanker Payudara

CAPCAISIN, senyawa kimia yang ditemukan dalam gulai atau kare pedas, dapat membantu mengurangi risiko perkembangan kanker usus. Demikian disebutkan satu studi terbaru.
Untuk sampai pada kesimpulan ini, para peneliti memberikan capcaisin –yakni zat yang memberikan cabai rasa panas dan pedas– pada tikus yang secara genetik cenderung mengembangkan berbagai tumor dalam saluran pencernaanya. Berdasarkan percobaan ini, para peneliti menemukan, capcaisin memicu reseptor nyeri di sel-sel dalam lapisan usus, mengatur reaksi yang mengurangi risiko perkembangan tumor usus.
Mereka mengungkapkan, reseptor yang dipicu oleh capcaisin disebut TRPV1 –awalnya ditemukan dalam saraf sensoris yang bereaksi pada panas, zat asam serta rasa pedas. Namun, TPRV1 juga ada pada sel-sel epitel pada lapisan usus, di mana ia diaktifkan oleh EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). EGFR merupakan pendorong penting proliferasi sel di usus, di mana lapisan epitel diganti kira-kira setiap 4-6 hari.
“Tingkat dasar aktivitas EGFR diperlukan untuk menjaga pergantian sel dalam usus secara normal. Namun, jika sinyal EGFR dibiarkan tak terkendali, maka risiko perkembangan tumor secara sporadis meningkat,” ujar Dr Petrus de Jong, seperti dilansir Daily Mail belum lama ini.
“Hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa TRPV1 epitel biasanya bekerja sebagai penekan tumor di usus,” tambahnya.
Di samping itu, para peneliti juga menemukan, pengobatan melalui cara ini dapat memperpanjang usia tikus lebih dari 30 persen.
Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Investigation ini, merekomendasikan pasien yang berisiko menderita kanker usus harus diberikan capcaisin sebagai bagian dari dietnya untuk menghambat pertumbuhan tumor.
Capcaisin sendiri baru-baru ini digunakan sebagai analgesik dalam salep topikal, di mana bisa mengurangi nyeri untuk waktu yang lama.
Studi molekuler dari sampel kanker usus besar pada manusia baru-baru ini menemukan beberapa mutasi pada gen TRPV1, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa kekurangan TRPV1 adalah faktor risiko untuk kanker usus pada manusia.
Kanker usus merupakan tipe kanker ketiga yang umum di Inggris. Para dokter mendiagnosa terdapat sekitar 41 ribu kasus baru setiap tahun.*

Capcaisin Diteliti Dapat Bantu Kurangi Resiko Kanker Usus

3 thoughts on “Capcaisin Diteliti Dapat Bantu Kurangi Resiko Kanker Usus

  • October 8, 2014 at 1:21 pm
    Permalink

    PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

    Pengertian
    Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
    Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
    1. Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan;
    2. Bendaharawan atau Pemegang Kas Pemerintah baik Pusat maupun Daerah;
    3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan
    Badan-Badan Lain yang Membayar Uang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua
    atau Jaminan Hari Tua;
    4. Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas serta
    Badan yang Membayar :
    a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
    jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status
    Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan
    pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan
    untuk dan atas nama persekutuannya;
    b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
    kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek
    Pajak luar negeri;
    c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan
    magang;
    5. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan Pemerintah, Organisasi yang
    Bersifat Nasional dan Internasional, Perkumpulan, Orang Pribadi serta
    Lembaga Lainnya yang Menyelenggarakan Kegiatan, yang Membayar
    Honorarium, Hadiah, atau Penghargaan dalam Bentuk Apapun kepada Wajib
    Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Berkenaan dengan Suatu Kegiatan

    Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
    a. pegawai;
    b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari
    tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
    c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
    dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
    1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
    akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
    2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
    sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
    peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
    seniman lainnya;
    3. olahragawan
    4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem
    aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial
    serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
    7. agen iklan;
    8. pengawas atau pengelola proyek;
    9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
    perantara;
    10. petugas penjaja barang dagangan;
    11. petugas dinas luar asuransi;
    12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
    kegiatan sejenis lainnya;
    d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
    dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
    1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan
    olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan
    perlombaan lainnya;
    2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
    kegiatan tertentu;
    4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
    5. peserta kegiatan lainnya.

    Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
    1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
    asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
    pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
    a. Bukan warga negara Indonesia, dan;
    b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
    jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan
    memberikan perlakuan timbal balik;
    2. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri
    Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
    usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di
    Indonesia

    Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
    a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa
    penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
    b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur
    berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
    c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
    sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang
    pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua,
    dan pembayaran lain sejenis
    d. penghasilan pegawai tidaktetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,
    upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan
    secara bulanan;
    e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
    dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
    imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
    f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
    representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama
    dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengannama apapun.
    g. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama
    dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    – bukan Wajib pajak;
    – Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
    – Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
    penghitungan khusus (deemed profit).
    h. Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota
    Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
    serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal
    dimaksud.

    Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21
    a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

    b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009;

    c. Iuran pensiun yang dibayarkankepada dana pensiun yang pendiriannya telah
    disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan
    hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan
    penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

    d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga
    amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan
    keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
    yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang
    dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan
    dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan;

    e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UndangUndang Pajak Penghasilan.

    Tarif Dan Penerapannya

    1. Pegawai tetap, Penerima Pensiun Berkala yang Dibayarkan Secara Bulanan, Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang Dibayarkan Secara Bulanan, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
    Penghasilan Kena Pajak dihitung berdasarkan sebagai berikut:
    – Pegawai Tetap
    Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan (5% dari Penghasilan Bruto, maksimum Rp6.000.000,- setahun atau Rp500.000,- (sebulan); dikurangi Iuran Pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
    – Penerima Pensiun Bulanan
    Penghasilan Bruto Dikurangi Biaya Pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp2.400.000,-setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
    – Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang Dibayarkan Secara Bulanan Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang Dihitung Secara Bulanan.
    2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
    yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan,
    Uang Saku Harian atau Mingguan
    • Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian
    belum melebihi Rp150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau
    diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi
    Rp1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
    • Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang harian telah
    melebihi Rp150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau
    diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi
    Rp1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar
    upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah
    dikurangi Rp150.000,00, dikalikan 5%.
    • Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan
    kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp1.320.000,00 dan kurang
    dari Rp6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang yang harus dipotong adalah
    sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian
    setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
    • Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu
    bulan kalender telah melebihi Rp6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung
    dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah
    upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil
    perhitungan tersebut dibagi 12.
    3. Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 atas Jumlah Kumulatif dari 50% dari Jumlah Penghasilan Bruto yang Dibayarkan atau Terutang Dalam 1 (satu) Tahun Kalender.

    Dalam Hal Tenaga Ahli tersebut adalah Dokter yang Melakukan Praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik maka besarnya Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter yang Dibayarkan Pasien melalui Rumah Sakit dan/atau Klinik Sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil oleh Rumah Sakit dan/atau Klinik.
    4. A. Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, atas
    Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan
     Bagi yang Telah Memiliki NPWP dan Hanya Menerima Penghasilan Dari
    Pemotong Pajak yang Bersangkutan
    PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal17 ayat (1) huruf
    a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya
    penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi
    PTKP per bulan.
     Bagi yang Tidak Memiliki NPWP atau Menerima Penghasilan dari Selain
    Pemotong Pajak yang Bersangkutan
    PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal17 ayat (1) huruf
    a UU PPh atas jumlah kumulatif Penghasilan Bruto dalam Tahun
    Kalender yang bersangkutan.
    B. Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, atas Imbalan yang
    Tidak Bersifat Berkesinambungan.

    PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal17 ayat (1) huruf
    a UU PPh atas Jumlah Penghasilan Bruto.
    5. Peserta Kegiatan
    PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal17 ayat (1) huruf a UU
    PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kalipembayaran yang bersifat
    utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

    6. Penerima pesangon, tembusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan
    Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh Final, sebagai berikut:
    – 5% Dari Penghasilan Bruto Diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000
    – 10% Dari Penghasilan Bruto Diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000
    – 15% Dari Penghasilan Bruto Diatas Rp 100.000.000 s.d. Rp 200.000.000
    – 25% Dari Penghasilan Bruto Diatas Rp 200.000.000
    Penghasilan Bruto sampai dengan Rp25.000.000 Dikecualikan dari Pemotongan
    Pajak.

    7. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan
    imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau
    Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan
    bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId
    kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu ke bawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.
    8. PTKP adalah :
    2006-2008 2009
    Untuk Diri Pegawai Rp13.200.000 Rp15.840.000
    Tambahan untuk Pegawai yang Kawin Rp1.200.000 Rp1.320.000
    Tambahan untuk Anggota Keluarga *)
    Paling Banyak 3 (Tiga) Orang Rp1.200.000 Rp1.320.000

  • October 14, 2014 at 8:29 pm
    Permalink

    Blog yang bermanfaat 🙂

  • October 16, 2014 at 11:55 am
    Permalink

    trims ya…

Comments are closed.