Akuntansi Pemerintahan: Laporan Keuangan pemerintahan

Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah mengharuskan adanya reformasi di bidang keuangan pemerintahan. Reformasi bidang keuangan merupakan tuntutan publik agar pengelolaan keuangan pemerintah mengacu pada clean governance, transparan dan akuntabilitas publik yang bisa di pertanggungjawabkan, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Sejalan dengan reformasi keuangan pemerintahan, pada tahun 2005 telah diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP. No. 24 tahun 2005, yang merupakan SAP pertama yang di miliki oleh Pemerintah Indonesia. Kedudukan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kedudukan SAP dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan :

  1. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
  2. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
  3. Pemerintah Pemerintahan pusat Maupun Daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP.

Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari:

  1. pemerintahan Pusat
  2. pemerintahan Daerah
  3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Komponen laporan Keuangan

Entitas Pelaporan yang secara peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawab, harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  2. Neraca
  3. Laporan Arus Kas (LAK)
  4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Disamping laporan keuangan pokok tersebut diatas entitas pelaporan diperkenankan juga untuk menyajikan Laboran Kinerja keuangan dan laboran Perubahan Ekuitas.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu. laporan Keuangan digunakan untuk mebandingkan realisasi Pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Entitas Pelaporan menyajikan Laporan Keuangan dalam satu periode pelaporan secara sitematis dan terstruktur, sebagai sarana untuk kepentingan:

  1. Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan    kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
  2. Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
  3. Transparasi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders
  4. Keseimbangan antargenerasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Sumber: PP. No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan

www.stie-mce.ac.id

5 thoughts on “Akuntansi Pemerintahan: Laporan Keuangan pemerintahan”

  1. Dear Pak Kadarusman…

    Salam Hormat, Sebelumnya meskipun terlambat Saya sampaikan Mohon Maaf lahir batin ” Minal Aidin Wal Faizin” …

    Terkait SAP ini ada sedikit yang mau saya tanyakan Pak yaitu
    1. Apakah didalam Laporan Keuangan pemerintahan ini ada Laporan Rugi Laba ??
    2. Pendapatan Negara yang cukup besar didapat dari sektor Pajak sehingga seringkali saya dengar ada target pajak yang cukup besar yang diharapkan oleh pemerintah untuk bisa mencukupi Penerimaannya yang akhirnya dibebankan kepada Rakyat, Pengusaha dsb. Bagaimanakah Pemerintah dalam hal ini melakukan Pencatatan atas transaksi perpajakan ?? adakah suatu sistem yang bisa melindungi hal ini didalam penerimaan negara sehingga tidak terdapat kebocoran ??
    3. terkait Subsidi yang dilakukan Pemerintah misalkan atas BBM saja sering kali kita mendengar hal ini memberatkan pemerintah akan tetapi yang ironis adalah mengapa pada saat BBM dari pihak Asing di Jual diindonesia dikenakan Pajak yang sedemikian besar dan bermacam macam yang pada akhirnya membuat BBM dari pihak Asing yang dijual disini menjadi Mahal sehingga Rakyat tetap membeli BBM yang disubsidi oleh pemerintah. seandainya Segala Macam pajak atas BBM asing itu dihilangkan maka BBM dari pihak asing tersebut dapat dijual murah diIndonesia sehingga Rakyat membeli BBmm dari Asing dan Pemerintah tidak perlu mensubsidi BBM ??

    demikian Pak beberapa pertanyaan saya, mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya

    Salam
    Hormat
    Yudha

Comments are closed.