Institusi Syariah harus Paham KDPPLKS

Dalam perkembangannya,  standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia meliputi PSAK Umum (hasil konvergensi ke IFRS), PSAK Syariah, PSAK ETAP, dan SAK Pemerintah.  Khususnya PSAK syariah, digunakan oleh entitas syariah dan entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah. Hal ini ditandai dengan lahirnya PSAK syariah 101-106 yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. PSAK syariah ini sekaligus menggantikan PSAK 59 yang kala itu hanya untuk entitas perbankan syariah saja (baca juga http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2010/11/18/mengungkap-sak-syariah/ ). Dalam tahun ini, DSAS mengeluarkan PSAK 110 yang diharapkan dapat diterapkan mulai 1 Januari 2012 (baca selengkapnya di http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/10/17/akuntansi-sukuk-prestasi-gemilang-dsas/ ).

Dengan makin beragamnya praktik transaksi bisnis syariah, menjadikan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) terus melakukan respon dengan merumuskan standar akuntansi syariah dari setiap transaksi bisnis syariah berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS). Ancungan jempol sudah selayaknya kita berikan kepada DSAS, good job . . . . !!!.

Selain DSAS yang perlu mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS) dalam merumuskan PSAK. Institusi yang menerapkan PSAK syariah juga harus memahami KDPPLKS. Seperti yang disebutkan dalam KDPPLKS bahwa kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi penggunanya, meliputi :

  1. penyusun standar akuntansi keuangan syari’ah, dalam   pelaksanaan tugasnya.
  2. penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syari’ah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syari’ah.
  3. auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syari’ah yang berlaku umum.
  4. para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan syari’ah.

Paradigma dari transaksi syariah yaitu bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah), dimana substansinya adalah bahwa aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syari’ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha, serta terbentuk integritas yang memiliki karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik.

Setiap transaksi syari’ah harus berazaskan pada prinsip (1) persaudaraan (ukhuwah), (2) keadilan (‘adalah), (3) kemaslahatan (maslahah), (4)keseimbangan (tawazun), (5) universalisme (syumuliyah).  Oleh karena itu setiap transaksi akan mencerminkan paradigma dan azas transaksi syariah jika transaksi tersebut memenuhi karakteristik berikut :

  • hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
  • prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayyib);
  • uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
  • tidak mengandung unsur riba;
  • tidak mengandung unsur kezhaliman;
  • tidak mengandung unsur maysir;
  • tidak mengandung unsur gharar;
  • tidak mengandung unsur haram;
  • tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money);
  • dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar
  • tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);dan
  • tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

Laporan keuangan yang disusun oleh institusi syariah bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, selain itu penyusunan laporan keuangan ini juga bertujuan untuk,

  1. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi & kegiatan usaha
  2. informasi kepatuhan entitas syari’ah terhadap prinsip syariah, bila ada informasi aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah & bagaimana perolehan dan penggunaannya
  3. informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syari’ah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
  4. informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syari’ah

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan entitas syariah disusun dengan dasar akrual, dan entitas syariah diasumsikan memiliki kelangsungan usaha dengan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

Agar informasi dalam laporan keuangan syariah berguna bagi para pemakai maka juga perlu memenuhi karakteristik kualitatif berikut : (1) Dapat dipahami (understandable), (2) Relevan (relevance), (3) Keandalan (reliable), dan (4) Dapat dibandingkan (comparable).

Terkait dengan perlunya memahami KDPPLKS, tentu tidak hanya Institusi Syariah saja, warga kampuspun dengan memfungsikan berbagai macam perannya (sebagai penyusun standar akuntansi syariah, sebagai penyusun laporan keuangan syariah, sebagai auditor, atau sebagai pemakai laporan keuangan) juga harus memahami KDPPLKS.

Bagaimana dengan mahasiswa peserta mata kuliah ‘Akuntansi Syariah’ ?, sudah pahamkah ?

Istutik

STIE Malangkucecwara

Author: istutik

Istutik adalah Dosen STIE Malangkucecwara. Lahir di Surabaya, 27 Nopember 1963, menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi – jurusan Akuntansi Universitas Airlangga tahun 1987. Sejak Pebruari 1989 menjadi Dosen Tetap STIE Malangkucecwara, dan resmi menjadi arema hingga sekarang. Pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Indonesia, tahun 1992. Bersertifikat Pendidik No. 101282204848.

2 thoughts on “Institusi Syariah harus Paham KDPPLKS”

  1. saya setuju, karena dengan memahami Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah maka institusi syariah bisa lebih memahami bagaimana cara yang benar dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga harus benar2 memahami KDPPLKS, karena syariah sudah jelas berbeda dengan konvensional.

Comments are closed.