Akuntansi Sukuk, prestasi Gemilang DSAS

Sukuk sudah dikenal di kalangan warga kampus STIE Malangkucecwara beberapa tahun yang lalu bersamaan dengan adanya seminar yang diselenggarakan Institusi bekerja sama dengan reksa dana x yang bertujuan untuk mensosialisasikan tentang surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah. Menurut fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional MUI mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Sebenarnya  Pemerintah  telah merencanakan menerbitkan sukuk sejak tahun 2002, namun karena belum ada peraturan yang memayunginya  maka  penerbitan sukuk Negara baru dapat direalisasi di tahun 2008 setelah Departemen Keuangan bersama DPR menerbitkan UU No 19/2008 tentang  Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Hingga September 2011, pemerintah sudah berhasil menghimpun Rp. 64,54 trilliun dari sukuk Negara. Investornya beragam mulai dari individu, entitas swasta, hingga entitas sesame pemerintah.

Dengan perkembangan instrumen investasi sukuk yang melesat cepat, maka Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pun dengan segera telah menyelesaikan PSAK 110  tentang akuntansi sukuk. Menurut Arif Machfoed, PSAK 110 ini kesyariahannya terjaga dan standar bisa bermanfaat bagi umat, harapannya PSAK 110 ini dapat diterapkan pada tahun 2012. PSAK ini mengakomodir kebutuhan penerbit  sukuk dan para investor  bagaimana melakukan pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan atas transaksi sukuk, bagaimana penyajian sukuk dan sekaligus pengungkapan yang disyaratkan untuk dipenuhi.

Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas sektor publik. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas swasta. Namun, entitas sektor publik dapat menerapkan pernyataan ini sepanjang dizinkan oleh regulasi yang berlaku. Sampai saat ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010.

Dalam draft PSAK 110 disebutkan bahwa Sukuk adalah efek syariah berupa sertifkat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

  • aset berwujud tertentu;
  • manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
  • jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
  • aset proyek tertentu;
  • kegiatan investasi yang telah ditentukan.

PSAK 110 mengakomodir untuk sukuk dengan akad ijarah dan sukuk dengan akad mudharabah. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan, Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Beban ijarah diakui pada saat terutang. Kemudian sukuk ijarah disajikan dalam kelompok liabilitas.

Sedangkan sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Dalam neraca sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer.

Bagaimana ?, ayo kita pelajari lebih lanjut isi dari PSAK 110 untuk menambah wawasan dalam perlakuan akuntansi instrumen investasi syariah, sekaligus dapat dibandingkan dengan PSAK 50 dan PSAK 55 untuk instrumen keuangan konvensional.

Istutik

STIE Malangkucecwara

Author: istutik

Istutik adalah Dosen STIE Malangkucecwara. Lahir di Surabaya, 27 Nopember 1963, menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi – jurusan Akuntansi Universitas Airlangga tahun 1987. Sejak Pebruari 1989 menjadi Dosen Tetap STIE Malangkucecwara, dan resmi menjadi arema hingga sekarang. Pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Indonesia, tahun 1992. Bersertifikat Pendidik No. 101282204848.

4 thoughts on “Akuntansi Sukuk, prestasi Gemilang DSAS”

  1. owh..
    berarti perbedannya hanya pada bunga ya bu…
    ohya bu saya ingin bertanya sekali lagi tentang Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Apakah perbedaan dari kedua lembaga tersebut? serta apakah setiap entitas syariah harus ada Dewan Pengawas Syariahnya?

  2. bu, apa SUKUK ini bisa diperjualbelikan ke pihak lain seperti surat berharga lainnya? -terimakasih.

Comments are closed.