Respon AKUNTAN Pendidik Atas Penerapan PSAK UMUM dan PSAK ETAP

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabiitas Publik (PSAK ETAP) akan diberlakukan per 1 Januari 2011, meskipun penerapan lebih awal juga diperkenankan yaitu untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. PSAK ETAP memberikan peluang kemudahan bagi entitas yang tidak memiliki akuntanbilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

PSAK ETAP merupakan bentuk PSAK yang lebih sederhana dibanding dengan PSAK Umum. PSAK Umum secara bertahap sedang dilakukan perubahan dengan mengadopsi penuh International Financial Reporting Standard (IFRS) karena pada tahun 2012 Indonesia sudah harus menerapkan PSAK yang sudah terkonvergensi dengan IFRS.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah anggota G20, dan hasil kesepakatan dari pertemuan pemimpin negara G20 di Washington DC tanggal 15 Nopember 2008 adalah ‘strengthening Transparancy and Accountability’, dilanjutkan pertemuan G20 di London tanggal 2 April 2009 yang menyepakati untuk melakukan konvergensi ke IFRS.

Sehingga pada tahun 2012 akan ada beberapa standar akuntansi yang disiapkan sesuai dengan jenis entitasnya, seperti berikut :

Jenis SAK

Entitas

SAK Umum

Entitas berorientasi Laba dan memiliki akuntabilitas publik

PSAK berbasis IFRS

PSAK tidak berbasis IFRS, misal :

PSAK Syariah

Entitas yang melakukan transaksi syariah

SAK ETAP

Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik

SAK Entitas Nirlaba

Entitas yang tidak berorientasi laba

Bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan harus segera memilih apakah menggunakan PSAK Umum atau PSAK ETAP. Keputusan ini menjadi sangat penting karena jika pada tahun 2011 entitas tersebut memilih PSAK Umum maka tidak ada peluang lagi untuk mengubah ke PSAK ETAP. Sebagai standar yang lebih sederhana dibanding PSAK Umum, maka PSAK ETAP justru akan membantu perusahaan kecil dan menengah untuk lebih menyederhanakan pelaporan keuangannya. Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas publik harus menggunakan PSAK Umum, kecuali otoritas berwenang mengatur penggunaan PSAK ETAP, seperti BPR. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU,menetapkan bahwa standar akuntansi keuangan bagi BPR adalah SAK ETAP.

Pada pendidikan tinggi, khususnya program studi akuntansi, dalam kurikulumnya pasti memberikan mata kuliah ‘Financial Accounting’, mulai dari elementary sampai advanced. Jika dalam Silabusnya belum memuat hasil konvergensi PSAK Umum dengan IFRS, dan PSAK ETAP maka perlu dilakukan revisi silabusnya. Mahasiswa harus mendapatkan informasi dan pemahaman menyeluruh tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai akuntan pendidik, kita dituntut pula untuk mengupdate pengetahuan (akuntansi) agar kita sebagai pendidik dapat memberikan yang terbaik dan terlengkap kepada anak didiknya.

Istutik

STIE Malangkucecwara

Author: istutik

Istutik adalah Dosen STIE Malangkucecwara. Lahir di Surabaya, 27 Nopember 1963, menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi – jurusan Akuntansi Universitas Airlangga tahun 1987. Sejak Pebruari 1989 menjadi Dosen Tetap STIE Malangkucecwara, dan resmi menjadi arema hingga sekarang. Pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Indonesia, tahun 1992. Bersertifikat Pendidik No. 101282204848.

3 thoughts on “Respon AKUNTAN Pendidik Atas Penerapan PSAK UMUM dan PSAK ETAP”

  1. menurut saya ini buk…
    pemakaian IFRS untuk negara kita ini sebenarnya tidak cocok,karena IFRS itu, kita lihat aja dari sudut pandang secara awam negara-negara yang berbasis IFRS tu… ya sering mengalami permasalahan ekonomi global, dibandingkan dengan negara kita perekonomiannya lebih stabil dan terjaga.
    jadi mengapa kita harus mengacu pada IFRS?

    untuk Entitas Tanpa Akuntabiitas Publik saya sangat setuju

  2. Dengan konvergensi ke IFRS, berarti PSAK kita akan diakui sebagai standar yang berkelas internasional, jadi akan meningkatkan responsibility dan transparancy.

Comments are closed.