JASA-JASA BANK SYARIAH

JASA-JASA BANK SYARIAH LAINNYA (BAG. 5)

by Amir Kusnanto

1. Wakalah (Akad Perwakilan)

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Wakalah umumnya diaplikasikan bank syariah untuk melakukan transfer, kliring, lalu lintas giro, dan inkaso. Wakalah bisa juga digunakan untuk keperluan transfer dana dari nasabah kepada beneficiary di tempat lain.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Continue reading “JASA-JASA BANK SYARIAH”

PRODUK-PRODUK PENYALURAN DANA BANK SYARIAH

PRODUK-PRODUK PENYALURAN DANA BANK SYARIAH YANG POPULER (BAG. 4)

by Amir Kusnanto

Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun bank syariah dapat berupa Pembiayaan/Kredit Al-Mudharabah, Kredit Al-Musyarakah, Bai’al Murabahah, Bai’ Bithamal Ajil, Bai’as Salam, Bai’ al Istishna’, dan Ijarah.

1. Pembiayaan Al-Mudharabah

Dalam Pembiayaan Al-Mudharabah, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sampai 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Profit sharing melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya. Misalnya 70% : 30%, artinya 70% dari keuntungan akan diambil pengelola (nasabah) dan 30% untuk penyedia dana (bank).

2. Pembiayaan Al-Musyarakah

Pada Pembiayaan Al-musyarakah, bank dapat memberikan pembiayaan sebagian dari modal nasabah (mitra), dan pihak bank akan dilibatkan dalam manajemennya. Profit-loss sharing berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, misalnya 50% : 50%.

3. Pembiayaan Al-Murabahah (Penjualan dengan Tambahan Untung)

Pembiayaan Al-Murabahah adalah hubungan akad menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) sebagaimana disepakati bersama. Pembiayaan Al-Murabahah ditujukan untuk kepemilikan barang konsumtif dan barang produktif.

4. Pembiayaan Al-Bai’u Bithaman Ajil (Penjualan Dengan Pembayaran Tangguh)

Pembiayaan Al-Bai’u Bithaman Ajil pada prinsipnya sama dengan Pembiayaan Al-Murabahah. Bedanya hanya pada cara pelunasan hutang. Pada Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil, pelunasan hutang oleh nasabah dibayar secara tangguh (diangsur).

5. Bai’as Salam

Bai’as Salam adalah kontrak jual-beli di mana harga barang yang diperjual-belikan dibayar di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian. Bai’as Salam umumnya diaplikasikan pada pembiayaan di sektor pertanian yang jangka waktunya relatif pendek 2 – 6 bulan, dan pembiayaan barang industri seperti produk garmen.

6. Bai’al Istishna’

Bai’al Istishna’ adalah kontrak jual-beli di mana harga barang yang dipesan dibayar lebih dahulu, tetapi dapat juga diangsur sesuai kesepakatan. Sedangkan barang yang dibeli atau diproduksi diserahkan kemudian. Bai’al istishna’ merupakan suatu jenis khusus dari akad bai’as salam. Bai’al istishna’ umumnya diaplikasikan pada manufaktur dan pembiayaan konstruksi bangunan. Landasan syariah dan ketentuan jual-beli bai’al istishna’ sama dengan bai’as salam.

7. Ijarah (Sewa/Leasing)

Ijarah adalah pemindahan hak atas manfaat dari penggunaan suatu aset sebagai kompensasi dari pembayaran, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan (operating lease). Jika kepada penyewa diberikan option untuk membeli aset pada akhir kontrak disebut ijarah wal iktima’/ijarah muntahia bittamliik (finance lease).

8. Al-Qardul Hasan

Al-Qardul Hasan adalah menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pihak-pihak yang patut mendapatkan sesuai dengan syariah. Secara syariah nasabah hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Bank syariah tidak berhak mendapat tambahan apapun melebihi pokok pinjaman, meskipun secara syariah membolehkan nasabah untuk memberikannya atas dasar keikhlasan.

Fasilitas tersebut di atas diberikan bank syariah dalam rangka ikut mewujudkan tanggung jawab sosial, seperti untuk pendidikan. Jadi bank syariah tidak hanya berorientasi pada aktivitas komersial yang profit oriented saja, tetapi juga peduli akan lingkungan sosial.

PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH YANG POPULER

PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH YANG POPULER (BAG. 3)

by Amir Kusnanto

Produk Penghimpunan Dana

Bank syariah dalam upaya menghimpun dana masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang umum melandasinya adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah.

  1. Giro Wadi’ah (Giro Titipan)

Giro Wadi’ah adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadi’ah yad dhamanah. Dengan prinsip wadi’ah, dana giro diperlakukan oleh bank sebagai titipan yang akan dijaga keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi nasabah.

Ketentuan Umum Giro Berdasarkan Wadi’ah

  1. Bersifat titipan.
  2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
  3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Manfaat Giro Wadi’ah Bagi Nasabah

  • Memudahkan melakukan transaksi nasabah dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
  • Aman dan terjamin ketersediaannya (liquid.)
  • Memperoleh bonus sesuai kebijakan bank.
  • Dana yang berhasil dihimpun akan memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi nasional.

Fasilitas

  • Memperoleh buku cek atau bilyet giro.
  • Pemindahbukuan antar cabang dapat dilakukan secara otomatis dan online (bagi bank yang sudah online).
  • Mendapatkan kartu ATM sebagai sarana penarikan uang tunai.
  1. Tabungan Mudharabah (Tabungan Bagi Hasil)

Tabungan Mudharabah adalah sarana penyimpanan yang disediakan bagi nasabah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip mudharabah al-mutlaqoh, yang pengambilannya dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan atau melalui ATM. Dengan prinsip mudharabah pihak bank tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu dalam mengelola (menginvestasikan) dananya. Bagi hasil akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

Manfaat Bagi Nasabah

  • Mengamankan dana dan tetap liquid.
  • Memudahkan menarik uang tunai baik melalui buku tabungan maupun ATM.
  • Mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Fasilitas

  • Mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM.
  • Transfer antar cabang dapat dilakukan secara otomatis dan online.
  1. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-mutlaqoh.

Manfaat Bagi Nasabah

  • Dana Talangan. Bagi nasabah dengan jumlah tabungan tertentu mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi setoran Sistem Kuota Haji Terpadu (SISKOHAT) atau untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dimungkinkan atas dasar penilaian bank bisa mendapatkan dana talangan agar dapat diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji.
  • Online dengan SISKOHAT. Nasabah akan terdaftar pada SISKOHAT sebagai kepastian keberangkatan ke tanah suci.
  • Kemudahan Administrasi. Nasabah yang siap berangkat dibantu dalam pengurusan administrasi dokumen perjalanan haji ke Kantor Departemen Agama.

Fasilitas

  • Setoran awal ringan, begitu pula setoran berikutnya.
  • Online antar cabang, sehingga setoran tunai dapat dilakukan di semua kantor cabang.
  • Ada beberapa bank yang memberikan asuransi jiwa dan kecelakaan secara gratis, sejak nasabah terdaftar di SISKOHAT sampai pelunasan BPIH.
  1. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang pengambilannya berdasarkan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Deposito dikelola berdasarkan prisip mudharabah al-mutlaqoh. Dengan prinsip mudharabah, deposito diperlakukan sebagai investasi yakni dana deposito dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Keuntungan dari pembiayaan akan dibagi antara bank syariah dengan nasabah sesuai nisbah (ratio) yang disepakati.

Manfaat Bagi Nasabah

  • Aman dan terjamin
  • Bagi-hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dibukukan secara otomatis ke rekening tabungan.
  • Membantu perencanaan program investasi.
  • Membantu mengembangkan ekonomi nasional, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Fasilitas

  • Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis, dan nisbah bagi-hasil antara bank dan nasabah disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan.
  • Pemindahbukuan bagi-hasil dapat dilakukan secara online ke dalam rekening tabungan/giro nasabah di seluruh kantor cabang.

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH (BAG. 2)

by Amir Kusnanto

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan, mempunyai produk-produk menghimpunan dana dan produk penyaluran dana serta produk layanan jasa. Produk-produk tersebut dalam penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang melandasinya, antara lain:

  • Al-Wadi’ah (titipan)
  • Al-Mudharabah (bagi hasil)
  • Al-Musyarakah (kemitraan)
  • Al-Murabahah (jual-beli)

1. Prinsip Al-Wadi’ah (Titipan)

Al-Wadi’ah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bilamana orang yang titip mengambilnya. Prinsip al-wadi’ah pada bank syariah diaplikasikan pada produk Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah.

2. Prinsip Al-Mudharabah/Bagi Hasil/Profit-Loss Sharing

Al-Mudharabah adalah akad (perjanjian) kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab. Pada perbankan syariah prinsip mudharabah di aplikasikan pada produk Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.

Jenis-Jenis Mudharabah

  • Mudharabah Muthlaqoh/Tidak Terbatas/Unrestricted

Mudharabah Muthlaqoh adalah kerjasama antara memilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib), di mana memilik modal memberi otoritas penuh kepada pengelola untuk mengelola uangnya yang tidak terbatas dengan spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis. Prinsip mudharabah mutlaqoh pada bank syariah diaplikasikan pada produk Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

  • Mudharabah Muqoyyadah/Terbatas/Restrected

Mudharabah Muqoyyadah adalah kerjasama antara memilik modal dengan pengelola, di mana pemilik modal memberikan syarat-syarat tertentu (seperti jenis investasi, tempat melakukan investasi, pihak-pihak yang terlibat dalam investasi) kepada pengelola dalam mengelola dananya. Dalam dunia perbankan syariah prinsip mudharabah muqoyyadah diaplikasikan pada jenis penyaluran dana yang lazin disebut special investment.

3. Prinsip Al-Musyarakah/Persekutuan/Joint Profit Sharing

Al-Musyarakah (Syirkah) adalah persekutuan (bersyarikat) antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang diperoleh secara proporsional dengan kontribusi modal. Bilamana proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibebankan secara proporsional pada masing-masing pihak pemberi modal. Pada perbankan syariah prinsip musyarakah diaplikasikan pada Pembiayaan Al-Musyarakah.

Jenis-Jenis Al-Musyarakah

Jenis pembiayaan al-musyarakah ada 2, yaitu:

  • Musyarakah Kepemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

  • Musyarakah Akad

Tercipta karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih baik dalam hal modal maupun pembagian keuntungan atau kerugian.

4. Prinsip Al-Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pihak penjual harus memberitahu harga asal produk yang dibeli dan menentukan tambahan (margin) keuntungan yang dikehendaki. Prinsip al-murabahah pada bank syariah diaplikasikan pada Pembiayaan Al-Murabahah.

BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (BAG. 1)

by Amir Kusnanto

A. Difinisi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Menurut UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendifinisikan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Difinisi Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

B. Azas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab III Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjelaskan asas, tujuan, dan fungsi bank syariah, sebagai berikut:

Asas Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Perbankan Syariah

1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Permodalan

Bank Umum Syariah

Pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

  1. Jumlah modal disetor minimal sebesar Rp. 1 trilyun. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal Rp. 1 trilyun, yang dapat berupa rupiah atau valuta asing.
  2. Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
  3. Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan tujuan pencucian uang (money laundering).

Unit Usaha Syariah

Bank umum konvensional yang melakukan kegiaan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Modal kerja UUS merupakan modal yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional kantor cabang syariah. Besarnya modal kerja minimal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Penyisihan modal kerja UUS dari kantor induknya, dimaksudkan agar pengelolaannya tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasional secara konvensional.

D. Dasar-Dasar Operasional Bank Syariah

Secara umum tujuan utama bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan komersial, investasi, keuangan, dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip Dasar Transaksi Syariah

  1. Tidak boleh ada gharar ((keraguan yang merugikan).
  2. Tidak boleh ada maysir (spekulasi).
  3. Tidak boleh ada unsur riba (tambahan/bunga).
  4. Tidak boleh memperdagangkan uang (sebagai komoditas).
  5. Bersifat universal.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka bank syariah yang paling sesuai karena mengganti mekanisme bunga dengan prinsip bagi hasil.

PERANAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Bank Indonesia Dalam Mengendalikan Jumlah Uang Beredar

Suatu Negara yang modern dapat dilihat dari peranan perbankan yang sangat dominan dalam memajuan perekonomian. Perbankan yang sehat baik secara individu maupun secara komunitas sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagimana diamanatkan undang-undang untuk menjaga aktivitas perbankan dengan berbagai regulasi agar sistem perbankan menjadi lebih baik.

Menjaga kestabilan moneter merupakan tugas Bank Indonesia untuk menjamin peredaran uang sesuai dengan yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi tinggi.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Pada umumnya kegiatan perekonomian yang diinginkan oleh otoritas moneter adalah tercapainya stabilitas ekonomi makro.

Besaran moneter yang perlu dikendalikan terdiri dari jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) dan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), serta kredit, karena ketiga unsur tersebut akan  memengaruhi  jumlah uang beredar. Sedangkan perkembangan perekonomian yang diinginkan oleh otoritas moneter adalah stabilitas ekonomi makro yang tercermin, antara lain oleh:

  1. stabilitas harga (inflasi yang relatif rendah);
  2. membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi yang tinggi);
  3. luasnya kesempatan kerja yang tersedia (tingkat pengangguran yang semakin menurun).

Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi sistem pembayaran.

Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistem pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).

Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran

Negara Keterlibatan Hubungan Dengan Sistem Pembayaran

Hongkong Sedikit Memberi saran dalam regulasi
Perancis Sedikit Pengawas
Brunei Sedikit Dilakukan oleh Brunei Association of  Banks
USA Sebagian Pengawas dan Operator
Inggris Sebagian Pengawas dan Operator RTGS
Belanda Sebagian Pengawas dan Operator
Indonesia Ya Operator, Regulator, dan Pengawas
Jepang Ya Operator dan Pengawas
Malaysia Ya Kliring dan Transfer Elektro
Saudi Arabia Ya Operator dan Pengawas

Sumber: Maxwell, et all. (1996). Chandavarkar (1996). BIS dalam Tri Subari SM,        dan Ascarya (2003).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang mengatur, mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak menjadi wewenang Bank Indonesia.  Luasnya cakupan tugas dan wewenang Bank Indonesia menimbulkan kerentanan akan keefektifan khususnya tugas pengawasan. Mengingat begitu banyaknya bank-bank umum dan Bank Prekreditan Rakyat yang harus diawasi. Maraknya kasus perbankan seperti kasus Bank Century, City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam menunjukkan lemahnya system intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke lembaga khusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2010, lembaga yang rencananya akan diberi nama  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk.

Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus terjadi, sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya bertugas mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti: asuransi, dana pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara program jaminan sosial.

e-MONEY YANG LAGI NGETREN !!!

Uang Elektronik (e-Money)
Uang elekronik mulai dikenal masyarakat terutama untuk pembayaran yang berjumlah kecil, tetapi frekuensi penggunaannya tinggi. Penggunaan uang elekronik sangat efektif dan efisien untuk pembayaran transportasi kereta api, bis, parkir, tol, fast food, dll.

Saat ini mulai banyak bank atau lembaga keuangan selain bank yang ikut menerbitkan uang elektronik. Diprediksi ke depan penggunaan uang elekronik semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali terbit April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193, tetapi dalam kurun waktu 3 tahun kemudian sudah mencapai hampir 8 juta yang beredar.

Pengertian Uang Elekronik (E-Money)
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, mendifinisikan Uang Elekronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a.    diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
b.    nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
c.    digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan dikelola oleh penerbit uang elektronik tersebut;
d.    nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Jenis Uang Elekronik
Uang elektronik ditinjau dari jenisnya ada 2, yaitu:
1.    Registered
    Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
    Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 5 juta.
2.    Unregistered
    Unregistered artinya data identitas pemegang uang elektronik tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
    Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta.

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan.

Uang elektronik ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada 2, yaitu:
1.    Uang elektronik berbasis chip (chip based), memiliki karakteristik sebagai berikut:
    Nilai uang disimpan di dalam media chip;
    Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line;
    Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.

2.    Uang elektronik berbasis server (server based), memiliki karakteristik sebagai berikut:
    Nilai uang disimpan di dalam server penerbit;
    Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit.
    Kurang cocok sebagai alat pembayaan yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk micro/retail payment lainnya.

Penerbit Uang Elektronik
Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, gas, parkir, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik.

Berikut berbagai instrumen dan penerbit uang elektronik
(Berbasis Chip)    Penerbit
(Berbasis Server)
1    T-Cash                                                                       Telkomsel
2    dompetku                                                                  Indosat
3    Fleksi Cash                                                                Telkom
4    Transjakarta                                                             Bank DKI
5    Java Jazz                                                                   Bank BNI
6    Gas, Parking, Food Court, Retailer, Tol                BCA
7    Tol Jakarta, Gas, Indomaret                                  Bank Mandiri
8    Tol Surabaya                                                            Bank Mega
9    BRIZZI (Retail)                                                        BRI

Sumber: Webside penerbit dan berbagai sumber.

Real Time Gross Settlement
Sistem pembayaran di Indonesia ada 2, yaitu pertama, sistem pembayaran antar bank untuk transaksi ritel yang diselenggarakan oleh bank umum dengan menggunakan instrumen cek, bilyet giro, nota kredit, dan wesel aksep (bank draft). Kedua, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk pembayaran yang bernilai besar dan mendesak untuk diselesaikan.

Sistem BI-RTGS adalah proses setelmen pembayaran yang dilakukan per transaksi (gross settlement) dan bersifat real time, karena menggunakan media elektronik, di mana rekening bank peserta dapat didebet atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai perintah pembayaran atau penerimaan pembayaran.

Pihak-pihak yang Berkaitan dengan Sistem RTGS
1.    Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem BI-RTGS yang bertugas pengendalikan sistem semua aktivitas transfer dana yang dilakukan peserta.
2.    Bank umum dan lembaga keuangan selain bank, sebagai peserta BI-RTGS setelah mendapat izin Bank Indonesia dan semua peserta harus terlebih dahulu memiliki rekening giro di Bank Indonesia.

Sistem BI-RTGS mulai dikenalkan Bank Indonesia pada bulan Nopember 2000, sistem RTGS mengutamakan keandalkan, kecepatan, keamanan, dan kepastian transfer dana. Penggunaan sistem RTGS telah mengubah transfer dana sistem lama yang masih berbasis wakat menjadi berbasis elektronik.

Perkembangan penggunaan sistem BI-RTGS sangat pesat, Menurut data Bank Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2009 nilai transaksi rata-rata harian mencapai Rp. 176,5 trilyun dengan volume rata-rata harian sebanyak 47.000 transaksi.

INSTRUMEN PEMBAYARAN BERBASIS KARTU YANG POPULER !!

Instrumen Pembayaran Berbasis Kartu
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu automated teller machine (ATM), kartu debet, dan kartu kredit.

APMK merupakan sistem pembayaran yang penggunaannya semakin meluas di masyarakat karena penggunaanya mudah, praktis dan memiliki fitur yang semakin banyak. Layanan yang disediakan mulai tarik tunai, transaksi pembayaran, dan melakukan transfer dana.
Proses penggunaan APMK yang praktis dengan menggunakan mesin ATM dan mesin electronic data capture (EDC) yang banyak ditemui di pusat keramaian dan pusat pembelanjaan, semakin digemari para pengguna.

Kartu ATM
Nasabah yang menyimpan dananya berupa tabungan di bank akan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM. Manfaat kartu ATM adalah mempermudah untuk bertransaksi melalui mesin ATM seperti tarik tunai dalam limit tertentu per hari, transfer dana antarbank, dan pembayaran transaksi lainnya seperti pembayaran belanja di mall, pulsa, listrik, pajak, tagihan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Layanan jaringan ATM semakin luas dengan adanya jaringan ATM bersama dalam negeri seperti (BCA, CAKRA, ALTO, FLASH, dan ATM BERSAMA). Layanan jaringan ATM bersama internsional ada 2 yaitu CIRRUS dan PLUS.

Kartu Debit
Kartu Debit adalah adalah alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan mendebit rekening nasabah di bank penerbit. Sumber dana kartu debet berasal dari rekening simpanan nasabah yang akan berkurang secara otomatis bilamana digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Penggunaan kartu debit di tempat-tempat pembelanjaan memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Ada bank yang menawarkan kartu debit yang berkerjasama dengan Maestro dan Visa Electron, dan ada kartu debit yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan banyaknya terminal pemrosesan transaksi di tempat-tempat perdagangan. Tetapi ada bank yang menerbitkan kartu dengan fungsi ganda sebagai kartu ATM dan kartu debit.

Perkembangan instrumen pembayaran berbasis kartu sangat pesat, tahun 2010 jumlahnya mencapai 51 juta kartu. Dari jumlah tersebut sebanyak 94,6% merupakan kartu ATM yang sekaligus sebagai kartu debit yang diterbitkan oleh 46 bank umum.  Sisanya 5,4% merupakan kartu ATM murni yang hanya dapat digunakan untuk tarik tunai, yang diterbitkan oleh 42 bank umum dan 6 BPR. Perkembangan dari sisi nilai transaksi tahun 2010 mencapai Rp. 1.991 trilyun, dengan volume sebanyak 1.806 juta transaksi.

Kartu Kredit
Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang berbasis kartu, di mana dana untuk melakukan pembayaran transaksi berasal dari fasilitas pinjaman/kredit dari penerbit kartu. Kewajiban nasabah membayar bunga setelah batas waktu yang disepakati atau secara angsuran dan membayar biaya tahunan.

Kepemilikan dan penggunaan kartu kredit oleh masyarakat sudah semakin luas. Penggunaan kartu kredit semakin aman karena sejak tanggal 1 Januari 2010 seluruh kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit di Indonesia dan beredar di Indonesia sudah menggunakan chip. Proses penggunaan kartu kredit di-dip pada  mesin EDC, tidak di gesek seperti kartu kredit yang masih menggunakan teknologi magnetic stripe.

Kartu kredit yang menggunakan teknologi chip penggunaannya lebih aman dan efisien, karena chip dapat menyimpan lebih banyak data. Selain itu, penggunaan kartu kredit dengan chip dapat mengurangi risiko pemalsuan kartu dan pencurian data identitas pada kartu (skimming).

Perkembangan kartu kredit cukup pesat, sampai akhir 2010 jumlah kartu kredit yang beredar sebanyak 13,4 juta kartu, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18% per tahun. Dari sisi volume tumbuh 18,9% per tahun, dan rata-rata harian volume sekitar 500 ribu transaksi. Dari sisi nilai tumbuh 29,9% per tahun, dengan nilai rata-rata harian mencapai Rp 374,5 milyar.

SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS WARKAT (PAPER BASED)

Pembayaran Nontunai
Pembayaran nontunai terutama yang berbasis warkat sudah dikenal luas baik untuk pembayaran di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti penggunaan warkat untuk inkaso, kliring atau pembayaran non tunai lainnya. Tetapi akhir-akhir ini, yang paling pesat perkembangannya yaitu pembayaran berbasis kartu dan elektonik. Kedua instrumen pembayaran tersebut menyedikan fasilitas yang semakin lengkap, sesuai kebutuhan masyararakat pengguna.
Bermula dari penggunaan debit card yang meluas di masyarakat, kemudian diikuti credit card. Perkembangan terakhir yang semakin banyak penggunaannya yaitu uang elektronik (e-money) terutama untuk pembayaran yang jumlahnya kecil.

Jenis-jenis Pembayaran Nontunai
a.    Berbasis warkat (paper based).
b.    Berbasis kartu (card based) dan elektronik (electronic based).

Instrumen Pembayaran Berbasis Warkat
Warkat adalah surat berharga yang dikeluakan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas Rekening Giro/Rekening Koran.
Instrumen berbasis warkat yang umum digunakan perbankan antara lain:
a.    Cek;
b.    Bilyet Giro;
c.    Nota Debet;
d.    Nota Kredit.

1. Cek
Cek adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada cek kepada orang yang namanya tertera pada cek.

Ciri-ciri Umum Cek:
a.    Tidak dapat dibatalkan.
b.    Dapat dibayar secara tunai dan pemindahbukuan.
c.    Pencairan dana dapat dilakukan dalam tenggang waktu 70 hari sebelum dan sesudah tanggal penarikan.
d.    Dapat dipindahtangankan dengan cara endorsemen.

Jenis-jenis Cek
a.    Cek atas unjuk/pembawa, merupakan cek yang dibayarkan kepada orang yang menunjukkan/membawa cek tersebut.
b.    Cek atas nama, merupakan cek yang dibayarkan kepada orang yang namanya tertera pada cek tersebut.

Ciri-ciri Cek atas unjuk:
a.    Item bayarlah kepada (nama dan nomor rekening) dikosongkan.
b.    Item pembawa tidak dicoret.

Ciri-ciri Cek atas nama:
a.    Item bayarlah kepada diisi dengan nama perorangan/perusahaan atau nomor rekening.
b.    Item pembawa dicoret.

2. Bilyet Giro
Bilyet Giro adalah surat perintah pembayaran bersyarat kepada bank penerbit agar memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang nama dan nomor rekeningnya disebutkan, pada bank penerima dana.

Ciri-ciri Bilyet Giro
a.    Dapat dibatalkan oleh tertarik setelah lewat waktu 70 hari dari tanggal efektif;
b.    Tidak dapat diambil secara tunai, melainkan hanya dapat dipindahbukuan ke rekening penerima.
c.    Tidak dapat dipindahtangankan dengan endorsemen.

Jenis-jenis Bilyet Giro
Bilyet giro ditinjau dari jenisnya ada 2, yaitu:
a.    Bilyet Giro untuk setoran atau tarikan kliring
Bilyet giro jenis ini mempunyai ciri-ciri bahwa bank penerbit dengan bank penerima dana berbeda, tetapi berada dalam satu kota (satu wilayah kliring).
b.    Bilyet Giro untuk inkaso keluar atau inkaso masuk
Pengertian Inkaso adalah suatu layanan perbankan dalam jasa penagihan yang dilakukan oleh cabang pembayar (cabang bank di mana nasabah mengajukan permohonan inkaso) kepada pihak yang tertagih melalui cabang bank tertagih (cabang bank di mana dana nasabah ditarik) yang berada di luar wilayah kliring.
1)    Warkat Sendiri
Bilyet Giro yang diterima berasal dari bank penerbit yang sama, tetapi letak kota bank penerbit berada di luar wilayah kliring dengan bank penerima dana.
Ciri-cirinya:
•    Nama bank penerbit sama dengan nama bank penerima dana;
•    Letak kota bank penerbit berada di luar wilayah kliring dengan bank penerima dana.
2)    Warkat Bank Lain
Bilyet giro yang diterima dari bank penerbit yang berbeda bank penerima dana, dan letak bank penerbit berada di luar wilayah kliring.
Ciri-cirinya:
•    Bank penerbit berbeda dengan bank penerima dana.
•    Letak bank penerbit berada di luar wilayah kliring dengan bank penerima dana.
3)    Pemindahbukuan
Bilyet giro yang diterima bank penerima  satu cabang dengan bank penerbit.

3. Nota Kredit
Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk membayar sejumlah dana pada bank lain atau nasabah yang menerima warkat tersebut.

4. Nota Debit
Nota Debit adalah warkat yang dipergunakan untuk menagih sejumlah dana pada bank lain untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

SISTEM PEMBAYARAN (BAG. 1)

SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Kemajuan sistem pembayaran berkembang sejalan dengan kemajuan budaya dan peradaban manusia.  Sistem pembayaran tidak terlepas dari perkembangan uang yang beredar di masyarakat. Bermula dari sistem barter yang paling tua, di mana pertukaran terjadi antara barang satu ditukar dengan barang yang lain yang masing-masing dibutuhkan oleh kelompok masyarakat.
Semakain maju peradaban manusia dan interaksi antar kelompok masyarakat semakin luas, maka akan membawa kesulitan tersendiri pada penggunaan sistem barter. Kemudian sistem barter ditinggalkan dan beralih ke uang barang (commodity money) sebagai instrumen pembayaran, yang berupa kulit kerang, kulit buaya, kulit harimau, atau barang apa saja yang pada saat itu oleh kelompok masyarakat diterima dan dianggap memiliki kekuatan magis,

Dalam perkembangannya logam sebagai mata uang dan dikenal dengan metallic money, yang dalam aplikasinya menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Pada standar emas, mata uang yang beredar berupa emas atau emas disimpan di bank sentral sebagai jaminan. Sedangkan uang yang beredar berupa uang kertas tetapi dijamin dengan emas.
Dalam perkembangannya penggunaan uang emas membawa tingkat kesulitan tersendiri, terutama dalam transaksi yang bervolume besar penggunaan uang emas menjadi terlalu berat dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan biaya yang besar.

Pada tahun 1930-an banyak Negara meninggalkan standar emas dan beralih ke penggunaan kertas sebagai mata uang. Mata uang kertas  diterima masyarakat luas walaupun tanpa jaminan yang memadai. Uang kertas dipercaya masyarakat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang syah (cq. Bank Sentral). Oleh sebab itu, uang kertas disebut uang kepercayaan (fiat money).
Penggunaan uang kertas terus berkembang karena mempunyai fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi, baik dalam hal produksinya maupun dalam melakukan relokasi. Pembayaran uang tunai yang umumnya menggunakan uang kertas dan uang logam terus berlanjut sampai saat ini. Tetapi dalam perkembangannya, pembayaran uang kertas dengan jumlah yang besar, sudah dianggap kurang efisien dan tidak fleksibel karena memerlukan pengangkutan dan pengamanan ekstra dengan biaya yang besar.

Untuk mengatasi kelemahan/kekurangan pembayaran dengan uang tunai, muncullah kebutuhan akan pembayaran yang lebih praktis lagi. Solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut terbitlah sistem pembayaran nontunai.

Instrumen Sistem Pembayaran
Dalam prakteknya, sistem pembayaran memerlukan instrumen-instrumen yang mendukung pelaksanaannya. Instumen sistem pembayaran meliputi:
1.    Pembayaran tunai (cash), yang menggunakan uang barang (commodity money) dan uang kepercayaan (fiat money).
2.    Pembayaran nontunai (non cash), instrumen yang digunakan berbasis warkat (paper based), berbasis kartu dan elektronik (card and eleltronic based).

Ilustrasi sistem pembayaran dapat dilihat pada gambar 1.

Pembayaran Tunai
Pembayaran tunai umumnya digunakan masyarakat untuk transaksi yang bernilai kecil baik dilakukan antarindividu maupun ritel. Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan Bank Indonesia. Oleh karena jaminan yang disediakan Bank Indonesia atas dikeluarkannya uang kertas tersebut relatif kecil, maka disebut uang kepercayaan (fiat money). Masyarakat hanya percaya bahwa uang tersebut memiliki daya beli, dan diterima dalam transaksi pembayaran karena dikeluarkan Bank Indonesia, walaupun back up jaminannya kecil.

Berdasarkan UU. BI No. 23 tahun 1999 pasal 15, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang:
a.    melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
b.    Mewajibkan penyelenggaraan jasa pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
c.    menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Pada pasal 19 dan pasal 20 UU. BI menjelaskan bahwa:
1.    Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
2.    Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Instumen pembayaran tunai yang disediakan Bank Indonesia untuk kelancaran sistem pembayaran berupa uang kertas rupiah dengan denominasi 100, 500, 1000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Sedangkan pecahan uang logam rupiah yang masih beredar dan diterima masyarakat terdiri dari denominasi 50, 100, 200, 500, dan 1.000.

Gambar uang kertas pecahan 50.000 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2: Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000
Tampak Depan

Sumber: Bank Indonesia