JENIS DANA PENSIUN (BAGIAN 5)

 

Berdasarkan UU. No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menggolongkan dana pensiun menjadi 2 jenis, yaitu:

a.    Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

b.    Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

 

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah suatu lembaga yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang mempekerjakan karyawan dengan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan bisa mendirikan DPPK sendiri, atau bekerjasama dengan perusahaan lain. Jika hal ini tidak memungkinkan, perusahaan dapat mengikutkan karyawannya sebagai peserta DPLK.

 

Pembayaran Manfaat Pensiun

Perusahaan yang mendirikan DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, menurut keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 dapat memilih 2 formula yaitu Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus yang pembayaran manfaat pensiun dilakukan setiap bulan. Tetapi pembayaran manfaat pensiun dapat pula dilakukan:

a.    Jika pembayaran manfaat pensiun per bulan kurang dari Rp. 300.000,- dapat dibayarkan sekaligus kepada peserta.

b.    Apabila manfaat pensiun yang dihitung dengan rumus sekaligus kurang dari Rp. 36.000.000,- dapat dibayarkan sekaligus kepada peserta.

 

Rumus Bulanan :

                        MP = FPe x MK x PDP

Penjelasan notasi dari rumus tersebut diatas adalah sebagai berikut:

MP    =  Manfaat Pensiun

FPe   =  Faktor Penghargaan dalam persentase (%)

MK   =  Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan  terakhir.

Manfaat pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan, besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh lebih dari 2,5% dan manfaat pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% dari penghasilan dasar pensiun.

Rumus Sekaligus:

         MP = FPd x MK x PDP

 

Penjelasan notasi dari rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

MP   = Manfaat Pensiun

FPd  = Faktor Penghasilan dalam desimal

MK  = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir

 

Manfaat pensiun yang dihitung dengan Rumus Sekaligus besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh lebih dari 2,5%, dan total manfaat pensiun tidak boleh melebihi 80 x penghasilan dasar pensiun.

 

Iuran Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti

Iuran bulanan yang dibayar peserta program pensiun manfaat pasti dapat dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan.

Iuran Peserta dengan Rumus Bulanan:

 

                              IP = 3 x FPe x PDP

Penjelasan notasi dari rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

IP     = Iuran Peserta

FPe  = Faktor Penghasilan per tahun dalam persentase (%)

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun

 

Iuran Peserta dengan Rumus Sekaligus:

IP = 3 x FPd x PDP

Penjelasan notasi rumus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

IP    = Iuran Pensiun

FPd = Faktor Penghasilan per tahun dalam desimal

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun

Kekayaan dan Penempatan Investasi Dana Pensiun

Kekayaan dana pensiun diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

  1. iuran peserta;
  2. iuran pemberi kerja;
  3. hasil investasi;
  4. pengalihan dari Dana Pensiun lain.

 

Ketentuan Dalam Mengelola Dana Pensiun

a.      Investasi dalam bentuk penempatan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) hanya dapat ditempatkan pada SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan pendiri dan mitra pendiri dari Dana Pensiun termasuk afiliasinya.

b.      Penyertaan langsung pada saham dan surat pengakuan hutang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun tidak boleh melebihi 15% dari jumlah investasi.

c.      Investasi pada tanah dan bangunan tidak boleh melebihi 15% dari jumlah investasi.

d.      Penempatan investasi pada satu pihak (perusahaan, asosiasi) tidak boleh melebihi 10% dari jumlah investasi.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 telah memberi keleluasaan bagi dana pensiun untuk berinvestasi pada 13 instrumen, yaitu:

1.      deposito berjangka di bank,

2.      deposit on call di bank,

3.      sertifikat deposito di bank,

4.      saham yang tercatat di bursa efek,

5.      obligasi yang tercacat di bursa efek,

6.      penempatan langsung saham badan hukum Indonesia,

7.      surat pengakuan hutang badan hukum Indonesia,

8.      tanah di Indonesia,

9.      bangunan di Indonesia,

10.  tanah dan bangunan di Indonesia,

11.  unit penyertaan  reksadana,

12.  sertifikat Bank Indonesia (SBI),

13.  surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.

 

Meski peraturan baru itu memperluas instrumen investasi dana pensiun, bukan berarti tanpa kendali. Sebab masih ada ketentuan yang membatasi penepatan dana di sejumlah instrumen seperti tersebut di atas. Bagaimanapun, dana pensiun adalah mengemban amanat yang harus berhati-hati dan penuh kontrol dalam menjalankan bisnisnya.

 

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi karyawannya ataupun pekerja lain yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Pendirian Dana Pensiun oleh bank atau perusahaan asuransi harus mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Pengaturan DPLK dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.017/1993.

Pembentukan DPLK dimaksudkan untuk menampung atau memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan atau pekerja mandiri dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Salah satu daya tarik menjadi peserta DPLK adalah kesempatan untuk memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan. Artinya hasil investasi DPLK bukan merupakan objek pajak, berbeda halnya dengan investasi uang dilakukan secara individu.

DPLK sudah diperkenalkan Pemerintah sejak disahkannya UU. No. 11  Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tetapi sampai saat ini kehadirannya belum begitu menarik perhatian masyarakat khususnya pekerja mandiri. Minimnya jumlah pekerja mandiri sebagai  peserta DPLK  bisa disebabkan kurangnya promosi, kurangnya kesadaran terhadap program DPLK, atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan d bidang dana pensiun khususnya mengenai DPLK. Untuk menarik minat para karyawan mengenal DPLK beserta produk-produknya  perlu adanya promosi, misalnya dengan melakukan seminar, workshop, iklan, atau direct selling. Tetapi hampir semua badan usaha milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar memiliki DPLK. Jika perusahaan besar tersebut tidak mengelola sendiri dana pensiun, maka umumnya pengelolaan dana pensiun diikutkan pada DPLK dari lembaga  lain.

Referensi

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
  4. http://www.djlk.depkeu.go.id/dana%20pensiun/Program_htm