Sukuk (Obligasi Syariah)

 

Pasar Modal Syariah (Bagian 6)

Sukuk (Obligasi Syariah)

Obligasi sudah lama berkembang di pasar modal konvensional, baik yang memberikan bunga tetap maupun yang memberian bunga mengambang. Jenis obligasi seperti ini tidak sesuai dengan syariah Islam, karena mengandung unsur riba. Pada pasar modal syariah, obligasi yang ditransaksikan harus sesuai dengan syariah Islam yang terbebas dari unsur bunga. Oleh sebab itu, sukuk dalam memberikan return pada investor menggunakan konsep bagi hasil atau ijarah. Pertama kali terbit tahun 2002 masih menggunakan istilah obligasi syariah diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk dengan akad mudharabah.

Pengertian Obligasi Syariah

Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti semacam sertifikat atau note. Dalam pengertian praktis, sukuk memiliki arti  bukti (claim) kepemilikan. Sedangkan  pengertian Obligasi Syariah menurut Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 :

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang  dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

 

Ketentuan yang Berkaitan dengan Sukuk

1.    Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:

a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh;

b. Musyarakah;

c. Murabahah;

d. Salam;

e. Istishna;

f. Ijarah.

Sukuk sebagai instrumen untuk berinvestasi dan sekaligus pendanaan mempunyai beberapa akad yang akan menentukan return.

a.  Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, sebagai bentuk skema kerjasama. Sukuk jenis ini akan memberikan return kepada pemegang sukuk dengan penggunaan expected return, karena sifatnya yang floating dan tergantung pada pendapatan yang dihasilkan.

b.    Margin/Fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istishna’ atau ijarah, sebagai bentuk jual-beli dengan skema cost plus basis. Jenis sukuk ini akan memberikan fixed return pada pemegang sukuk.

2.    Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI /IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Jenis usaha yang dilarang tersebut, yaitu:

a.  Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari’ah Islam.

b.      Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari’ah Islam, antara lain:

1)      Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

2)  Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;

3)     Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;

4)Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

3.      2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang        Sukuk Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal;

 4.      3. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang sukuk sesuai akad yang digunakan;

 5.      4. Pemindahan kepemilikan sukuk mengikuti akad-akad yang digunakan.

 

Pada jaman Orde Baru, Pemerintah untuk menutupi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan cara pinjam ke luar negeri. Pinjaman ini dilakukan seperti pinjam ke International Monetary Fund (IMF), pinjaman bilateral (antar Negara), atau bank komersial. Tetapi Pemerintah saat ini dalam menutupi defisit APBN menitik beratkan pada pinjaman dalam negeri dengan mengeluarkan Obligasi Pemerintah, baik Obligasi Pemerintah konvensional maupun Obligasi Pemerintah Syariah (Sukuk).