PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

 Pasar Modal Syariah (Bagian 1)

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

 

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, hal ini tercermin dari keluarnya beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Ada 6  Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah:

  1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
  2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah                                               
  3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
  4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan      Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
  5. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

            

Untuk mengembangkan pasar modal syariah Bapepam-LK memberikan perhatian besar dengan adanya master plan 5 tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia.

Ada dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam-LK untuk pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah.

1.  Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah.

2.      Mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

 

Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK menjadi tujuh implementasi strategi , yakni:

1)      mengatur penerapan prinsip syariah;

2)      menyusun standar akuntansi;

3)      mengembangkan profesi pelaku pasar;

4)      sosialisasi prinsip syariah;

5)      mengembangkan produk;

6)      menciptakan produk baru;

7)      meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

 

Untuk mendukung pasar modal syariah dibentuklah Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan hasil kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000.

 

Tujuan Pembentukan Jakarta Islamic Index

1.      Meningkatkan kepercayaan investor melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek;

1.      Mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia; 
2.      Menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal.

 

Penerapan prinsip syariah pada pasar modal ditujukan pada penilaian instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan. Menurut Dewan Pengawas Syariah, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:

  1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.
  4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

 

Perkembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia cukup baik, menurut data BEI sampai dengan Juni 2010 terdapat 401 saham yang tercatat di BEI diantaranya 194 saham (48%) merupakan saham syariah. Dengan kapitalisasi mencapai Rp 1.105 triliun (48%) dari total kapitalisasi bursa yang sebesar Rp 2.309 triliun.