Pedoman Umum Pasar Modal Syariah Indonesia

 Pasar Modal Syariah (Bagian 2)

Pedoman Umum Pasar Modal Syariah Indonesia

 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.40/DSN-MUI /IX/ 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal telah memberikan pedoman umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasar Modal Syariah

Mekanisme kegiatan perusahaan publik dan jenis efek yang sesuai dengan prisip-prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

  1.  Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
  2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

 

 Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

Perusahaan publik  memenuhi kreteria sesuai dengan syariah Islam adalah sebagai berikut:

1.  1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.      2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu:

a.       perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

b.      lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;

c.       produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan

d.      produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;

e.       melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

3.  3. Emiten yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.

4.4. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.

5.5. Dalam hal emiten yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.