PERANAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Bank Indonesia Dalam Mengendalikan Jumlah Uang Beredar

Suatu Negara yang modern dapat dilihat dari peranan perbankan yang sangat dominan dalam memajuan perekonomian. Perbankan yang sehat baik secara individu maupun secara komunitas sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagimana diamanatkan undang-undang untuk menjaga aktivitas perbankan dengan berbagai regulasi agar sistem perbankan menjadi lebih baik.

Menjaga kestabilan moneter merupakan tugas Bank Indonesia untuk menjamin peredaran uang sesuai dengan yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi tinggi.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Pada umumnya kegiatan perekonomian yang diinginkan oleh otoritas moneter adalah tercapainya stabilitas ekonomi makro.

Besaran moneter yang perlu dikendalikan terdiri dari jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) dan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), serta kredit, karena ketiga unsur tersebut akan  memengaruhi  jumlah uang beredar. Sedangkan perkembangan perekonomian yang diinginkan oleh otoritas moneter adalah stabilitas ekonomi makro yang tercermin, antara lain oleh:

  1. stabilitas harga (inflasi yang relatif rendah);
  2. membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi yang tinggi);
  3. luasnya kesempatan kerja yang tersedia (tingkat pengangguran yang semakin menurun).

Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi sistem pembayaran.

Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistem pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).

Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran

Negara Keterlibatan Hubungan Dengan Sistem Pembayaran

Hongkong Sedikit Memberi saran dalam regulasi
Perancis Sedikit Pengawas
Brunei Sedikit Dilakukan oleh Brunei Association of  Banks
USA Sebagian Pengawas dan Operator
Inggris Sebagian Pengawas dan Operator RTGS
Belanda Sebagian Pengawas dan Operator
Indonesia Ya Operator, Regulator, dan Pengawas
Jepang Ya Operator dan Pengawas
Malaysia Ya Kliring dan Transfer Elektro
Saudi Arabia Ya Operator dan Pengawas

Sumber: Maxwell, et all. (1996). Chandavarkar (1996). BIS dalam Tri Subari SM,        dan Ascarya (2003).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang mengatur, mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak menjadi wewenang Bank Indonesia.  Luasnya cakupan tugas dan wewenang Bank Indonesia menimbulkan kerentanan akan keefektifan khususnya tugas pengawasan. Mengingat begitu banyaknya bank-bank umum dan Bank Prekreditan Rakyat yang harus diawasi. Maraknya kasus perbankan seperti kasus Bank Century, City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam menunjukkan lemahnya system intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke lembaga khusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2010, lembaga yang rencananya akan diberi nama  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk.

Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus terjadi, sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya bertugas mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti: asuransi, dana pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara program jaminan sosial.

e-MONEY YANG LAGI NGETREN !!!

Uang Elektronik (e-Money)
Uang elekronik mulai dikenal masyarakat terutama untuk pembayaran yang berjumlah kecil, tetapi frekuensi penggunaannya tinggi. Penggunaan uang elekronik sangat efektif dan efisien untuk pembayaran transportasi kereta api, bis, parkir, tol, fast food, dll.

Saat ini mulai banyak bank atau lembaga keuangan selain bank yang ikut menerbitkan uang elektronik. Diprediksi ke depan penggunaan uang elekronik semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali terbit April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193, tetapi dalam kurun waktu 3 tahun kemudian sudah mencapai hampir 8 juta yang beredar.

Pengertian Uang Elekronik (E-Money)
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, mendifinisikan Uang Elekronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a.    diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
b.    nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
c.    digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan dikelola oleh penerbit uang elektronik tersebut;
d.    nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Jenis Uang Elekronik
Uang elektronik ditinjau dari jenisnya ada 2, yaitu:
1.    Registered
    Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
    Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 5 juta.
2.    Unregistered
    Unregistered artinya data identitas pemegang uang elektronik tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
    Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta.

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan.

Uang elektronik ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada 2, yaitu:
1.    Uang elektronik berbasis chip (chip based), memiliki karakteristik sebagai berikut:
    Nilai uang disimpan di dalam media chip;
    Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line;
    Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.

2.    Uang elektronik berbasis server (server based), memiliki karakteristik sebagai berikut:
    Nilai uang disimpan di dalam server penerbit;
    Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit.
    Kurang cocok sebagai alat pembayaan yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk micro/retail payment lainnya.

Penerbit Uang Elektronik
Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, gas, parkir, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik.

Berikut berbagai instrumen dan penerbit uang elektronik
(Berbasis Chip)    Penerbit
(Berbasis Server)
1    T-Cash                                                                       Telkomsel
2    dompetku                                                                  Indosat
3    Fleksi Cash                                                                Telkom
4    Transjakarta                                                             Bank DKI
5    Java Jazz                                                                   Bank BNI
6    Gas, Parking, Food Court, Retailer, Tol                BCA
7    Tol Jakarta, Gas, Indomaret                                  Bank Mandiri
8    Tol Surabaya                                                            Bank Mega
9    BRIZZI (Retail)                                                        BRI

Sumber: Webside penerbit dan berbagai sumber.

Real Time Gross Settlement
Sistem pembayaran di Indonesia ada 2, yaitu pertama, sistem pembayaran antar bank untuk transaksi ritel yang diselenggarakan oleh bank umum dengan menggunakan instrumen cek, bilyet giro, nota kredit, dan wesel aksep (bank draft). Kedua, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk pembayaran yang bernilai besar dan mendesak untuk diselesaikan.

Sistem BI-RTGS adalah proses setelmen pembayaran yang dilakukan per transaksi (gross settlement) dan bersifat real time, karena menggunakan media elektronik, di mana rekening bank peserta dapat didebet atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai perintah pembayaran atau penerimaan pembayaran.

Pihak-pihak yang Berkaitan dengan Sistem RTGS
1.    Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem BI-RTGS yang bertugas pengendalikan sistem semua aktivitas transfer dana yang dilakukan peserta.
2.    Bank umum dan lembaga keuangan selain bank, sebagai peserta BI-RTGS setelah mendapat izin Bank Indonesia dan semua peserta harus terlebih dahulu memiliki rekening giro di Bank Indonesia.

Sistem BI-RTGS mulai dikenalkan Bank Indonesia pada bulan Nopember 2000, sistem RTGS mengutamakan keandalkan, kecepatan, keamanan, dan kepastian transfer dana. Penggunaan sistem RTGS telah mengubah transfer dana sistem lama yang masih berbasis wakat menjadi berbasis elektronik.

Perkembangan penggunaan sistem BI-RTGS sangat pesat, Menurut data Bank Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2009 nilai transaksi rata-rata harian mencapai Rp. 176,5 trilyun dengan volume rata-rata harian sebanyak 47.000 transaksi.

INSTRUMEN PEMBAYARAN BERBASIS KARTU YANG POPULER !!

Instrumen Pembayaran Berbasis Kartu
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu automated teller machine (ATM), kartu debet, dan kartu kredit.

APMK merupakan sistem pembayaran yang penggunaannya semakin meluas di masyarakat karena penggunaanya mudah, praktis dan memiliki fitur yang semakin banyak. Layanan yang disediakan mulai tarik tunai, transaksi pembayaran, dan melakukan transfer dana.
Proses penggunaan APMK yang praktis dengan menggunakan mesin ATM dan mesin electronic data capture (EDC) yang banyak ditemui di pusat keramaian dan pusat pembelanjaan, semakin digemari para pengguna.

Kartu ATM
Nasabah yang menyimpan dananya berupa tabungan di bank akan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM. Manfaat kartu ATM adalah mempermudah untuk bertransaksi melalui mesin ATM seperti tarik tunai dalam limit tertentu per hari, transfer dana antarbank, dan pembayaran transaksi lainnya seperti pembayaran belanja di mall, pulsa, listrik, pajak, tagihan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Layanan jaringan ATM semakin luas dengan adanya jaringan ATM bersama dalam negeri seperti (BCA, CAKRA, ALTO, FLASH, dan ATM BERSAMA). Layanan jaringan ATM bersama internsional ada 2 yaitu CIRRUS dan PLUS.

Kartu Debit
Kartu Debit adalah adalah alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan mendebit rekening nasabah di bank penerbit. Sumber dana kartu debet berasal dari rekening simpanan nasabah yang akan berkurang secara otomatis bilamana digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Penggunaan kartu debit di tempat-tempat pembelanjaan memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Ada bank yang menawarkan kartu debit yang berkerjasama dengan Maestro dan Visa Electron, dan ada kartu debit yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan banyaknya terminal pemrosesan transaksi di tempat-tempat perdagangan. Tetapi ada bank yang menerbitkan kartu dengan fungsi ganda sebagai kartu ATM dan kartu debit.

Perkembangan instrumen pembayaran berbasis kartu sangat pesat, tahun 2010 jumlahnya mencapai 51 juta kartu. Dari jumlah tersebut sebanyak 94,6% merupakan kartu ATM yang sekaligus sebagai kartu debit yang diterbitkan oleh 46 bank umum.  Sisanya 5,4% merupakan kartu ATM murni yang hanya dapat digunakan untuk tarik tunai, yang diterbitkan oleh 42 bank umum dan 6 BPR. Perkembangan dari sisi nilai transaksi tahun 2010 mencapai Rp. 1.991 trilyun, dengan volume sebanyak 1.806 juta transaksi.

Kartu Kredit
Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang berbasis kartu, di mana dana untuk melakukan pembayaran transaksi berasal dari fasilitas pinjaman/kredit dari penerbit kartu. Kewajiban nasabah membayar bunga setelah batas waktu yang disepakati atau secara angsuran dan membayar biaya tahunan.

Kepemilikan dan penggunaan kartu kredit oleh masyarakat sudah semakin luas. Penggunaan kartu kredit semakin aman karena sejak tanggal 1 Januari 2010 seluruh kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit di Indonesia dan beredar di Indonesia sudah menggunakan chip. Proses penggunaan kartu kredit di-dip pada  mesin EDC, tidak di gesek seperti kartu kredit yang masih menggunakan teknologi magnetic stripe.

Kartu kredit yang menggunakan teknologi chip penggunaannya lebih aman dan efisien, karena chip dapat menyimpan lebih banyak data. Selain itu, penggunaan kartu kredit dengan chip dapat mengurangi risiko pemalsuan kartu dan pencurian data identitas pada kartu (skimming).

Perkembangan kartu kredit cukup pesat, sampai akhir 2010 jumlah kartu kredit yang beredar sebanyak 13,4 juta kartu, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18% per tahun. Dari sisi volume tumbuh 18,9% per tahun, dan rata-rata harian volume sekitar 500 ribu transaksi. Dari sisi nilai tumbuh 29,9% per tahun, dengan nilai rata-rata harian mencapai Rp 374,5 milyar.

SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS WARKAT (PAPER BASED)

Pembayaran Nontunai
Pembayaran nontunai terutama yang berbasis warkat sudah dikenal luas baik untuk pembayaran di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti penggunaan warkat untuk inkaso, kliring atau pembayaran non tunai lainnya. Tetapi akhir-akhir ini, yang paling pesat perkembangannya yaitu pembayaran berbasis kartu dan elektonik. Kedua instrumen pembayaran tersebut menyedikan fasilitas yang semakin lengkap, sesuai kebutuhan masyararakat pengguna.
Bermula dari penggunaan debit card yang meluas di masyarakat, kemudian diikuti credit card. Perkembangan terakhir yang semakin banyak penggunaannya yaitu uang elektronik (e-money) terutama untuk pembayaran yang jumlahnya kecil.

Jenis-jenis Pembayaran Nontunai
a.    Berbasis warkat (paper based).
b.    Berbasis kartu (card based) dan elektronik (electronic based).

Instrumen Pembayaran Berbasis Warkat
Warkat adalah surat berharga yang dikeluakan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas Rekening Giro/Rekening Koran.
Instrumen berbasis warkat yang umum digunakan perbankan antara lain:
a.    Cek;
b.    Bilyet Giro;
c.    Nota Debet;
d.    Nota Kredit.

1. Cek
Cek adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada cek kepada orang yang namanya tertera pada cek.

Ciri-ciri Umum Cek:
a.    Tidak dapat dibatalkan.
b.    Dapat dibayar secara tunai dan pemindahbukuan.
c.    Pencairan dana dapat dilakukan dalam tenggang waktu 70 hari sebelum dan sesudah tanggal penarikan.
d.    Dapat dipindahtangankan dengan cara endorsemen.

Jenis-jenis Cek
a.    Cek atas unjuk/pembawa, merupakan cek yang dibayarkan kepada orang yang menunjukkan/membawa cek tersebut.
b.    Cek atas nama, merupakan cek yang dibayarkan kepada orang yang namanya tertera pada cek tersebut.

Ciri-ciri Cek atas unjuk:
a.    Item bayarlah kepada (nama dan nomor rekening) dikosongkan.
b.    Item pembawa tidak dicoret.

Ciri-ciri Cek atas nama:
a.    Item bayarlah kepada diisi dengan nama perorangan/perusahaan atau nomor rekening.
b.    Item pembawa dicoret.

2. Bilyet Giro
Bilyet Giro adalah surat perintah pembayaran bersyarat kepada bank penerbit agar memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang nama dan nomor rekeningnya disebutkan, pada bank penerima dana.

Ciri-ciri Bilyet Giro
a.    Dapat dibatalkan oleh tertarik setelah lewat waktu 70 hari dari tanggal efektif;
b.    Tidak dapat diambil secara tunai, melainkan hanya dapat dipindahbukuan ke rekening penerima.
c.    Tidak dapat dipindahtangankan dengan endorsemen.

Jenis-jenis Bilyet Giro
Bilyet giro ditinjau dari jenisnya ada 2, yaitu:
a.    Bilyet Giro untuk setoran atau tarikan kliring
Bilyet giro jenis ini mempunyai ciri-ciri bahwa bank penerbit dengan bank penerima dana berbeda, tetapi berada dalam satu kota (satu wilayah kliring).
b.    Bilyet Giro untuk inkaso keluar atau inkaso masuk
Pengertian Inkaso adalah suatu layanan perbankan dalam jasa penagihan yang dilakukan oleh cabang pembayar (cabang bank di mana nasabah mengajukan permohonan inkaso) kepada pihak yang tertagih melalui cabang bank tertagih (cabang bank di mana dana nasabah ditarik) yang berada di luar wilayah kliring.
1)    Warkat Sendiri
Bilyet Giro yang diterima berasal dari bank penerbit yang sama, tetapi letak kota bank penerbit berada di luar wilayah kliring dengan bank penerima dana.
Ciri-cirinya:
•    Nama bank penerbit sama dengan nama bank penerima dana;
•    Letak kota bank penerbit berada di luar wilayah kliring dengan bank penerima dana.
2)    Warkat Bank Lain
Bilyet giro yang diterima dari bank penerbit yang berbeda bank penerima dana, dan letak bank penerbit berada di luar wilayah kliring.
Ciri-cirinya:
•    Bank penerbit berbeda dengan bank penerima dana.
•    Letak bank penerbit berada di luar wilayah kliring dengan bank penerima dana.
3)    Pemindahbukuan
Bilyet giro yang diterima bank penerima  satu cabang dengan bank penerbit.

3. Nota Kredit
Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk membayar sejumlah dana pada bank lain atau nasabah yang menerima warkat tersebut.

4. Nota Debit
Nota Debit adalah warkat yang dipergunakan untuk menagih sejumlah dana pada bank lain untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

SISTEM PEMBAYARAN (BAG. 1)

SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Kemajuan sistem pembayaran berkembang sejalan dengan kemajuan budaya dan peradaban manusia.  Sistem pembayaran tidak terlepas dari perkembangan uang yang beredar di masyarakat. Bermula dari sistem barter yang paling tua, di mana pertukaran terjadi antara barang satu ditukar dengan barang yang lain yang masing-masing dibutuhkan oleh kelompok masyarakat.
Semakain maju peradaban manusia dan interaksi antar kelompok masyarakat semakin luas, maka akan membawa kesulitan tersendiri pada penggunaan sistem barter. Kemudian sistem barter ditinggalkan dan beralih ke uang barang (commodity money) sebagai instrumen pembayaran, yang berupa kulit kerang, kulit buaya, kulit harimau, atau barang apa saja yang pada saat itu oleh kelompok masyarakat diterima dan dianggap memiliki kekuatan magis,

Dalam perkembangannya logam sebagai mata uang dan dikenal dengan metallic money, yang dalam aplikasinya menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Pada standar emas, mata uang yang beredar berupa emas atau emas disimpan di bank sentral sebagai jaminan. Sedangkan uang yang beredar berupa uang kertas tetapi dijamin dengan emas.
Dalam perkembangannya penggunaan uang emas membawa tingkat kesulitan tersendiri, terutama dalam transaksi yang bervolume besar penggunaan uang emas menjadi terlalu berat dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan biaya yang besar.

Pada tahun 1930-an banyak Negara meninggalkan standar emas dan beralih ke penggunaan kertas sebagai mata uang. Mata uang kertas  diterima masyarakat luas walaupun tanpa jaminan yang memadai. Uang kertas dipercaya masyarakat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang syah (cq. Bank Sentral). Oleh sebab itu, uang kertas disebut uang kepercayaan (fiat money).
Penggunaan uang kertas terus berkembang karena mempunyai fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi, baik dalam hal produksinya maupun dalam melakukan relokasi. Pembayaran uang tunai yang umumnya menggunakan uang kertas dan uang logam terus berlanjut sampai saat ini. Tetapi dalam perkembangannya, pembayaran uang kertas dengan jumlah yang besar, sudah dianggap kurang efisien dan tidak fleksibel karena memerlukan pengangkutan dan pengamanan ekstra dengan biaya yang besar.

Untuk mengatasi kelemahan/kekurangan pembayaran dengan uang tunai, muncullah kebutuhan akan pembayaran yang lebih praktis lagi. Solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut terbitlah sistem pembayaran nontunai.

Instrumen Sistem Pembayaran
Dalam prakteknya, sistem pembayaran memerlukan instrumen-instrumen yang mendukung pelaksanaannya. Instumen sistem pembayaran meliputi:
1.    Pembayaran tunai (cash), yang menggunakan uang barang (commodity money) dan uang kepercayaan (fiat money).
2.    Pembayaran nontunai (non cash), instrumen yang digunakan berbasis warkat (paper based), berbasis kartu dan elektronik (card and eleltronic based).

Ilustrasi sistem pembayaran dapat dilihat pada gambar 1.

Pembayaran Tunai
Pembayaran tunai umumnya digunakan masyarakat untuk transaksi yang bernilai kecil baik dilakukan antarindividu maupun ritel. Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan Bank Indonesia. Oleh karena jaminan yang disediakan Bank Indonesia atas dikeluarkannya uang kertas tersebut relatif kecil, maka disebut uang kepercayaan (fiat money). Masyarakat hanya percaya bahwa uang tersebut memiliki daya beli, dan diterima dalam transaksi pembayaran karena dikeluarkan Bank Indonesia, walaupun back up jaminannya kecil.

Berdasarkan UU. BI No. 23 tahun 1999 pasal 15, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang:
a.    melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
b.    Mewajibkan penyelenggaraan jasa pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
c.    menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Pada pasal 19 dan pasal 20 UU. BI menjelaskan bahwa:
1.    Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
2.    Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Instumen pembayaran tunai yang disediakan Bank Indonesia untuk kelancaran sistem pembayaran berupa uang kertas rupiah dengan denominasi 100, 500, 1000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Sedangkan pecahan uang logam rupiah yang masih beredar dan diterima masyarakat terdiri dari denominasi 50, 100, 200, 500, dan 1.000.

Gambar uang kertas pecahan 50.000 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2: Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000
Tampak Depan

Sumber: Bank Indonesia