Apakah Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Indonesia?

Dampak subprime mortgage secara langsung terhadap perbankan di Indonesia memang tidak ada. Hal ini disebabkan perbankan Indonesia tidak memungkinkan membeli surat utang seperti subprime mortgage karena peraturan Bank Indonsia melarangnya, sehingga perbankan Indonesia steril dari subprime mortgage. Peraturan BI No. 7/31/PBI/2005 telah mengatur bahwa bank boleh terlibat dalam transaksi derivatif terbatas pada transaksi yang berhubungan dengan mata uang dan suku bunga. Peraturan BI itu juga mengatur batas maksimum kerugian transaksi yang boleh ditanggung sebesar 10% dari modal bank.  Berdasarkan aturan tersebut dan dihubungkan dengan kondisi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang mengalami depresiasi cukup tajam, bisa dipastikan jika terjadi kerugian transaksi derivatif bank berasal dari transaksi dervatif mata uang baik dalam bentuk futures, option, maupun forward.

Ada salah satu Bank yang mendapat perhatian Bank Indonesia, karena mempunyai transaksi derivatif sekitar 62% dari total asset per akhir September 2008. Posisi derivatif tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan bank-bank lain yang punya transaksi derivatif yang rata-rata hanya 2%.

Pengaruh eksternal yang lain yaitu karena harga saham perbankan di negara lain jatuh, maka investor asing menjual saham perbankan dan nonperbankan yang dimilikinya yang diikuti investor domestik. Selain itu, memang harga saham dan obligasi sudah tinggi sehingga investor melakukan aksi jual untuk ambil untung (profi taking). Keadaan ini pula yang menyebabkan Departemen Keuangan RI tanggal 8 Oktober 2008 menutup Bursa Efek Indonesia (BEI), karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 10,38%.

Begitu pula kurs Rupiah yang dipertahankan dikisaran Rp 9.000 sampai dengan Rp. 9.500 per USD, saat itu melemah dikisaran Rp. 11.500 sampai dengan Rp 12.000 per USD. Hal ini disebabkan investasi jangka pendek (hot money) dari investor Amerika Serikat menarik kembali dananya demi kepentingan konsolidasi internal untuk mengatasi keuangan di Negara asalnya.

Dampak yang lain, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mencapai 6%, tetapi tahun 2009 diprediksi pertumbuan ekonomi hanya sekitar 4,7%. Inflasi juga meningkat yang diprediksi tahun 2008 sebesar 7,5%, tetapi sampai dengan bulan Oktober 2008 sudah mencapai 11,78%. Berdasarkan teori paritas daya beli (purchasing power parity) depresiasi mata uang Rupiah terhadap US dolar tidak bisa dihindari.

Dampak krisis keuangan global sangat memukul industri berorientasi ekspor seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri perkayuan, sepatu, elektronik, komponen automotif, baja, plastik dan produk kimia, karena banyak impotir membatalkan pesanan, atau tidak memperpanjang kontrak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak dilakukan pada industri tekstil dan produk tekstil serta rencana merumahkan tenaga kerjanya di industri perkayuan dan perkebunan. Angka PHK di industri berorientasi ekspor sampai dengan Januari 2009 sebanyak 24.790 orang, sedangkan yang dirumahkan sebanyak 11.703 orang. Belum ditambah rencana PHK yang akan dilakukan atas 25.000 orang tenaga kerja dan rencana merumahkan sebanyak 19.000 orang.

Industri yang Terkena Dampak Krisis Keuangan Global

NO TINGGI NO MODERAT
1 TPT (kandungan impor > 60% 11 Produk Karet (< 50% ekspor ke USA & Eropa)
2 Elektronik (kandungan impor > 60%) 12 Produk Pertambangan (< 50% ekspor ke USA & Eropa)
3 Furnitur (> 60% ekspor ke USA) 13 Alas kaki dari kulit,  karet, kanvas (kandungan impor < 50%)
4 Keramik (kandungan impor > 85%) 14 Property (golongan masyarakat menengah ke bawah)
5 Pakan Ternak (kandungan impor> 80%) 15 Udang/Hasil laut (< 50% ekspor ke USA & Eropa)
6 Pupuk (kandungan impor > 70%) 16 Kerajinan (< 50% ekspor ke USA & Eropa)
7 Produk Kimia (kandungan impor > 80%) 17 Pariwisata (< 50% pemasaran ke USA & Eropa)
8 Farmasi (kandungan impor > 80%) 18 Otomotif (kandungan impor < 50%)
9 Kaca/Gelas (kandungan impor > 70%)
10 Kertas Koran (kandungan impor > 80%)

Sumber: Asosiasi Pengusaha Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman, dan

Indonesia Property Watch.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menyerap tenaga kerja sekitar 400 ribu orang. Jika asumsi pertumbuhan ekonomi 5%, pengangguran bisa meningkat menjadi 9,46 juta orang (8,3%) dengan pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,87%. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 29,32 juta orang (12,93%). Jika asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5%, pengangguran naik menjadi 9,82 juta orang (8,6%) dengan pertumbuhan kesempatan kerja 150 ribu lapangan kerja (1,53%) dan penduduk miskin meningkat menjadi 30,24 juta orang (13,34%).

Peningkatan pendapatan masyarakat terjadi akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan program stimulus yang diluncurkan pemerintah dan seberapa optimal pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Likuiditas Valuta Asing

Bank Indonesia dalam menghadapi dan meminimalisir dampak krisis keuangan global mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1.   Perpanjangan tenor FX Swap dari paling lama 7 hari menjadi sampai 1 bulan (berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2008). Langkah ini untuk memenuhi permintaan valuta dolar AS yang sifatnya temporer, sehingga memberi waktu penyesuaian yang cukup bagi bank dan pelaku pasar sebelum benar-benar melakukan penyesuaian komposisi portofolionya.

2.   Penyediaan pasokan valuta asing bagi perusahaan domestik melalui perbankan (berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2008). Hal ini untuk meningkatkan kepastian pemenuhan kebutuhan valuta asing perusahaan domestik yang memiliki underlying transaction. Intervensi valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai Rupiah telah menguras cadangan devisa dari USD 57,11 miliar pada awal Oktober 2008 turun menjadi USD 50,58 miliar sampai awal Nopember 2008, atau turun sebesar USD 6,53 miliar.

3.   Penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing untuk bank umum konvensional dan syariah dari 3,0% menjadi 1% (berlaku efektif sejak tanggal 13 Oktober 2008). Hal ini untuk menambah ketersediaan likuiditas valuta dolar AS yang dapat digunakan bank dalam bertransaksi dengan nasabahnya.

4.   Pencabutan ketentuan Pasal 4 PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang batasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek (berlaku efektif sejak tanggal 13 Oktober 2008). Langkah ini ditujukan untuk mengurangi tekanan pembelian dolar AS karena adanya pengalihan rekening Rupiah ke valuta asing oleh nasabah asing.

5.   Awal Desember 2008 Bank Indonesia menerbitkan PBI No.10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia. Dengan fasilitas ini eksportir yang mempunyai tagihan kepada buyer luar negeri (yang berbasis LC dengan sisa jangka waktu lebih dari 30 hari) bisa menguangkan dengan segera tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Caranya, bank umum akan melakukan pembelian atas tagihan tersebut dan selanjutnya Bank Indonesia membeli tagihan itu dari bank umum. Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi minimnya ketersediaan modal kerja para eksportir.

6.   Pada awal terjadinya krisis keuangan global, untuk mengantisipasinya Bank Indonesia memberlakukan kebijakan uang ketat  dengan menaikkan BI Rate menjadi 9,50%. Tetapi karena ancaman resesi dan perlunya perbankan mengucurkan kredit untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi, maka secara bertahap BI Rate diturunkan sampai dengan April 2009 sudah mencapai posisi 7,25%.

7.   Kebijakan Bank Indonesia melalui PBI No.10/28/2008 mengatur pembelian valuta asing yang jumlahnya di atas USD 100.000 per bulan harus merupakan transaksi untuk kegiatan bisnis (underlying transaction). Kebijakan ini tidak menoleransi tindakan membeli US dolar untuk tujuan spekulasi. Kebijakan pengontrolan valuta asing dari sisi permintaan, merupakan bagian dari kebijakan kontrol devisa yang paling ringan.

8.   Untuk moneter dan perbankan, tanggal 13 Oktober 2008 lewat amandemen undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dasar usulan Pemerintah :

a.   Pasal 11 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang menetapkan bahwa bank-bank dapat kembali memanfaatkan fasilitas kredit jangka pendek untuk keperluan memenuhi kebutuhan likuiditas harian bank-bank, melalui instrumen pelaksanaan kebijakan moneter Fasilitas Diskonto (Discount Window) Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter, dengan agunan aset kredit yang lancar.

b.   Pasal 11 Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, yang menetapkan peningkatan jumlah simpanan di bank (bank deposits) per nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

9.   Bank Indonesia dan People’s Bank of China telah menandatangani kerjasama fasilitas pertukaran mata uang (Bilateral Currency Swap Arrangement/BCSA) senilai Rp 175 trilyun atau RMB 100 milyar (setara dengan USD 15 milyar). Kerjasama ini berlaku 3 tahun sejak ditandatangai pada bulan 23 Maret 2009, dan dapat diperpanjang jika disetujui kedua belah pihak. Dengan kerjasama ini, investasi dan perdagangan kedua Negara dapat langsung menggunakan Rupiah dan Renmimbi tanpa harus menggunakan US Dolar. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dolar dan mengurangi tekanan US dolar terhadap Rupiah. Kerjasama serupa juga ditandatangani antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan setara USD 12 milyar, sehingga investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang dapat langsung menggunakan mata uang Rupiah dan Yen. Begitu pula kerjasama BCSA dilakukan dengan Korea Selatan setara USD 2 milyar.

Langkah-langkah Pemerintah Meredam Dampak Krisis Keuangan

Dalam menghadapi krisis keuangan ini, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan strategis, antara lain:

1.   Antisipasi krisis dengan mengajukan Perpu tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan UU BI.

2.   Melonggarkan likuiditas perbankan dengan penyederhanaan giro wajib minimum, fasilitas repo, dan percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat. Likuiditas terkucur lebih dari Rp 50 trilyun dari kebijakan ini.

3.   Antisipasi kerugian bank, korporasi, dan institusi keuangan lainnya akibat penurunan nilai surat berharga dengan diperbolehkan tidak menggunakan harga pasar dalam penyusunan neraca.

4.   Menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

5.   Memperketat impor barang jadi dan mencegah barang impor illegal.

6.   Mempercepat pembangunan infrastruktur.

7.   Menjaga kelangsungan sektor riil. Untuk ini pungutan ekspor CPO (Crude Palm Oil) dihilangkan.

8.   Kebijakan fiskal dilakukan dengan mengeluarkan stimulus fiskal yang pada APBN 2009 sebesar Rp 71,3 trilyun yang digunakan untuk peningkatan daya beli masyarakat sebesar Rp 25,9 triltun (perpajakan Rp 24,5 trilyun dan subsidi Rp 1,4 trilyun). Peningkatan daya saing usaha dan ekspor sebesar Rp 36,9 trilyun (perpajakan Rp 18,5 trilyun, subsidi Rp 16,4 trilyun, dan pembiayaan Rp 2,0 trilyun). Peningkatan infrastruktur padat karya sebesar Rp 8,4 trilyun (belanja infrastruktur Rp 7,4 trilyun dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNBM Rp 8,4 trilyun).

9.   Kebijakan di pasar modal  yang dilakukan:

a.   Tanggal 8 Oktober 2008 Bapepam-LK menghentikan sementara (suspend) perdagangan di Bursa Efek Jakarta (BEI), setelah IHSG turun drastris 10,38% posisi terendah sejak September 2006.

b.   Tanggal 11 Oktober 2008, BUMN diminta membeli kembali (buybacks) masing-masing saham, guna menopang kejatuhan harga saham.

c.   Meredam kejatuhan indeks saham dengan pelarangan short selling, merelaksasi aturan buyback, pembelian saham oleh Pusat Investasi Pemerintah, dan penegakan hukum di bursa.

Kebijakan di Bidang Industri

Pemerintah melalui Departemen Perindustrian menyusun klasifikasi produk lokal yang wajib digunakan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk penghematan devisa, menggairahkan industri dalam negeri, dan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan mewajibkan penggunaan produk lokal berapa banyak industri dalam negeri yang tertolong dalam keadaan krisis ini, karena banyak importir yang membatalkan pesanan. Sehingga produk dapat dialihkan ke pemasaran dalam negeri, yang sekaligus menghemat penggunaan devisa  dan dapat  menghindari pemutusan hubungan kerja.

Produk Lokal yang Wajib Digunakan Dalam Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

NO PRODUK NO PRODUK
1 Bahan Penunjang Produk Pertanian 12 Peralatan Kesehatan
2 Alat Mesin Pertanian 13 Alat Intrumentasi dan Laboratorium
3 Peralatan Penunjang Pertambangan 14 Alat Tulis dan Peralatan Kantor
4 Peralatan Penunjang Migas 15 Alat Olah Raga dan Pendidikan
5 Peralatan Kelistrikan 16 Pakaian dan Perlengkapan Kerja
6 Peralatan Telekomunikasi 17 Bahan Kimia
7 Peralatan Elektronika 18 Logam dan Produk Logam
8 Bahan Bangunan dan Konstruksi 19 Sarana Pertanahan
9 Mesin Peralatan Pabrik 20 Barang Lainnya
10 Alat Berat dan Konstruksi 21 Jasa Keteknikan EPC

Sumber: Dinas Perindustrian

Pengaruh krisis finansial yang terjadi di Amerika memang dapat diredam dengan baik oleh Pemerintah  Indonesia, sehingga tidak terlalu berdampak buruk pada sektor perbankan. Pemulihan pada sektor riil termasuk pada pasar modal juga cukup baik, hal ini ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun 2010 naik di atas 6% dan naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada akhir 2010 mencapai di atas 3600.